Jakarta, Gesuri.id - Di tengah gegap langkah Presiden Prabowo Subianto menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ironi itu justru menetes di daerah. Bukan rakyat yang menolak, bukan pula karena dana yang kering, melainkan karena sebagian wakil rakyat sibuk menakar harga diri politik lebih tinggi daripada keselamatan anak-anak bangsa.

Di meja-meja dewan, di mana mestinya nurani bersuara, justru terdengar gema perdebatan yang lebih dekat ke gengsi ketimbang pengabdian.

Presiden sudah berbicara dengan tegas: Program makan bergizi harus berjalan. Tapi keamanan pangan tidak boleh ditawar. Bila belum memenuhi syarat, hentikan sementara, perbaiki, baru lanjutkan.

Sebuah kalimat yang seharusnya menjadi kompas moral bagi siapa pun yang mengaku mewakili rakyat. Sebab dalam logika negara, makan bukan hadiah kekuasaan ia adalah hak hidup yang dijamin oleh republik.

Namun gema itu lenyap ketika sampai di kursi DPRD Kabupaten Malang. Di sanalah dua marga bertemu: Zulham Mubaroq dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Alayik Mubaroq dari Fraksi Gerindra.