Redefinisi Politik Uang: Ketika Bansos dan Kebijakan Negara Menjadi Instrumen Elektoral

Selama ini, politik uang lebih sering dipahami sebagai praktik pemberian uang tunai, sembako, atau materi kepada pemilih jelang pencoblosan
Selasa, 17 November 2026 13:47 WIB Jurnalis - Nurfahmi Budi Prasetyo

DEMOKRASI tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara rutin dan tingginya partisipasi pemilih. Demokrasi yang sehat juga membutuhkan kesetaraan kompetisi, netralitas kekuasaan, transparansi anggaran, serta kebebasan rakyat menentukan pilihan politik tanpa tekanan maupun ketergantungan ekonomi.

Pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 memperlihatkan persoalan mendasar dalam praktik demokrasi Indonesia, yakni semakin kaburnya batas antara kebijakan kesejahteraan negara dan kepentingan elektoral. Bantuan sosial (bansos), program pemerintah, fasilitas negara, hingga komunikasi pejabat publik menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan untuk membangun keuntungan politik.

Selama ini, politik uang lebih sering dipahami sebagai praktik pemberian uang tunai, sembako, atau materi kepada pemilih menjelang pencoblosan. Padahal, politik uang dapat memiliki wajah yang lebih kompleks, yakni melalui pemanfaatan anggaran, kewenangan, dan kebijakan publik untuk menciptakan insentif elektoral bagi kelompok tertentu.

Bansos pada dasarnya merupakan kewajiban negara dan hak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Tidak ada pejabat, presiden, menteri, kepala daerah, ataupun partai politik yang berhak mengklaim bantuan tersebut sebagai pemberian pribadi. Persoalan muncul ketika distribusi bantuan dan komunikasi pemerintah dikaitkan dengan kepentingan mempertahankan atau memperoleh kekuasaan.

Pemilu 2024 menjadi pelajaran penting mengenai area abu-abu tersebut. Penyaluran bansos, momentum pelaksanaan program, penggunaan fasilitas negara, dan pencitraan pejabat melalui program pemerintah memunculkan pertanyaan mengenai netralitas kebijakan publik. Tidak setiap penyaluran bansos menjelang pemilu merupakan politik uang, tetapi potensi penyalahgunaannya tidak boleh diabaikan.

Baca juga :