Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menghasilkan sembilan poin rekomendasi eksternal di sisi pangan setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional IV yang dilaksanakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta selama tiga hari yang dimulai dari Jumat (29/9) hingga Minggu (1/10).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi tokoh dari parpol berlambang Banteng moncong putih yang membacakan rekomendasi eksternal Rakernas IV di panggung utama acara.

Dia mengatakan Rakernas IV membahas tentang kedaulatan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sampai budidaya demi mewujudkan kedaulatan pangan.

Rakernas IV Partai merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia, pertama pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal, kedua peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen, ketiga konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan, keempat dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya, kelima peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi, keenam pembangunan Insfrastuktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi, ketujuh sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaanya, dan kedelapan pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan, kata Hasto membacakan poin pertama rekomendasi eksternal, Minggu.

Dia mengatakan rekomendasi eksternal kedua berisi perintah kepada tiga pilar PDI Perjuangan menerapkan terlebih dahulu kebijakan politik tentang kedaulatan pangan.