JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melontarkan kritik keras terhadap postur Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 milik LPP RRI, LPP TVRI dan BSN yang dinilai cacat struktural. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII, Selasa (1/9), terungkap mayoritas alokasi fiskal lembaga-lembaga tersebut tersedot habis untuk Dukungan Manajemen (Dukman) dan birokrasi, menumbalkan program pelayanan publik dan ekonomi kerakyatan.

Kritik paling tajam dialamatkan kepada LPP RRI yang kedapatan mematok 98 persen anggarannya khusus untuk Dukman, menyisakan margin tragis 2 persen untuk program penyiaran publik.

Ini kok RRI bisa dukmannya 98 %? Sementara Bapak mau renovasi interior gedung lantai 6 sampai 15 sebesar Rp 36 miliar. Usulan pemancar daerah 3T malah cuma 21 miliar. Ini lembaga dukman apa lembaga penyiaran publik? Harus clear dulu! cecar Putra di ruang rapat Komisi VII, Selasa (1/9)

Sasaran tembak berikutnya adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Lembaga penjamin mutu ini menyedot 76 % anggarannya (Rp 167 miliar) untuk operasional manajemendengan beban gaji memakan Rp 127 miliarnamun mengalokasikan Rp 0 (Rupiah Murni) untuk program standardisasi teknis. Akibatnya, sertifikasi dan kalibrasi sepenuhnya dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaku usaha kecil kehilangan akses jaminan mutu. Kalau gak bisa bayar, gak dapet. Jadi kalau dibilang negara hadir, kerja keras rakyat tidak sia-sia, itu dilanggar. Gak ada negara hadir di sini! tegas Putra menohok.