Solo Jadi Rujukan Pembelajaran Kabupaten/Kota Layak Anak

Solo sudah meraih predikat KLA kategori Utama sebanyak dua kali, yakni pada 2017 dan 2018.
Jum'at, 26 Oktober 2018 11:28 WIB Jurnalis - Gabriella Thesa Widiari

Solo, Gesuri.id -Upaya Pemkot Solo di bawah kepemimpinan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sejak 12 tahun lalu, kini mulai membuahkan hasil positif. Berbagai pembenahan sistemik program-program KLA membuat pemerintah pusat melirik Solo sebagai rujukan pembelajaran bagi ratusan kabupaten/kota di Indonesia.

Solo sudah meraih predikat KLA kategori Utama sebanyak dua kali, yakni pada 2017 dan 2018. Tapi masih ada 128 kabupaten/kota yang belum apa-apa sampai sekarang. Sementara pemerintah pusat menargetkan Indonesia Layak Anak (Idola) bisa terwujud pada 2030 sesuai tahapan sustainable development goals, ungkap Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, di sela-sela Rakor Percepatan KLA 128 Kabupaten/Kota di Kota Surakarta yang berlangsung di Hotel Alila, baru-baru ini.

Target pencapaian Idola itu, lanjut Lenny, mensyaratkan penyelenggaraan KLA di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Jika dihitung, sejak Kemen PP-PA menelurkan berbagai program pro tumbuh kembang anak itu pada 2006, baru 386 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan sebagian program tersebut. Itupun baru Solo dan Surabaya yang mencapai predikat tertinggi yakni KLA Utama. Selebihnya baru sebatas KLA kategori Pratama, Madya, dan Nindya.

Sebenarnya 128 kabupaten/kota itu juga tidak berarti belum melakukan apa-apa. Namun pencapaian KLA ini butuh sistematisasi mulai dari perencanaan sampai implementasi. Makanya dalam rakor ini kami undang kepala badan perencanaan daerah serta kepala instansi yang mengampu perlindungan anak, untuk belajar bagaimana penyelenggaraan KLA yang dilakukan Pemkot Surakarta, urai Lenny.

Ia lantas menunjuk beberapa contoh bagaimana sistematisnya upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bengawan. Penyelenggaraan KLA harus melibatkan semua komponen yang ada di daerah, mulai dinas-dinas, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, sampai anak-anak sebagai aktor utama. Lalu semuanya itu harus dituangkan dalam gugus tugas KLA yang diketuai bupati/wali kota. Nah, di Solo gugus tugas itu sudah berjalan, paparnya.

Baca juga :