Jakarta di awal Agustus 1945 adalah sebuah kuali yang mendidih. Udara kemarau terasa lebih kering dari biasanya, diperparah oleh desas-desus kekalahan balatentara Jepang yang mulai merayap dari mulut ke mulut. Di tengah ketidakpastian itu, Ir. Sukarno baru saja menerima mandat besar: memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Namun, musuh terbesar Sukarno saat itu bukanlah bayonet Kempeitai (Polisi Militer Jepang). Musuh yang paling mengancam justru bersemayam di dalam selimut pergerakan itu sendiri: faksionalisme yang akut.

Sebagai Ketua PPKI, Sukarno tidak sedang memimpin paduan suara yang menyanyikan nada yang sama. Ia sedang berdiri di hadapan sebuah orkestra di mana setiap musisi ingin memainkan lagunya sendiri-sendiri, dengan instrumen yang saling memekakkan telinga.

Empat Kutub dalam Kuali Revolusi
Dalam lanskap sosiologi politik, pergerakan kemerdekaan Indonesia pada 1945 bukanlah sebuah entitas monolitik. Ia adalah aliansi rapuh dari berbagai faksi yang disatukan semata-mata oleh musuh bersama: kolonialisme. Begitu musuh bersama itu tampak akan runtuh, retak di antara faksi-faksi ini mulai menganga.

Bung Karno harus mengelola empat kutub utama. Pertama Golongan Pragmatis/Tokoh Tua. Dipresentasikan oleh sosok sejuk namun rasional seperti Mohammad Hatta dan Mr. Soepomo. Mereka menginginkan transisi kekuasaan yang tertib, kalkulatif, dan menghindari pertumpahan darah tak terukur dengan militer Jepang.