Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi IV Yohanis Fransiskus Lema(Ansy Lema) menolak Politik Ala Sinterklas atau membagi-bagikan uang maupun bantuan kepada masyarakat secara langsung.

Tindakan karitatif berupa bantuan sosial oleh politisi adalah politik gaya lama yang harus ditinggalkan. Hakikat politik adalah memperjuangkan politik anggaran untuk kesejahteraan dan keadilan sosial.

Baca:Pandemi Covid, Deddy Ajak Warga Nunukan Patuhi Pemerintah

Ansy menerangkan, yang dimaksud politik anggaran adalah anggota DPR menggunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk bekerja dan berjuang agar negara mengalokasikan anggaran untuk menjawab aspirasi, memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Anggota DPR harus memastikan agar prioritas kegiatan ataupun alokasi anggaran yang diajukan pemerintah kepada DPR berpihak pada rakyat, baik dalam sisi kesejahteraan ataupun keadilan sosial.

Inilah tugas DPR RI dan sudah kita lakukan. Contoh, DPR RI sudah berhasil memperjuangkan nasib orang miskin yang terdampak pandemik Covid-19 di NTT, yaitu alokasi dana melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 600.000 per bulan untuk 300.000 keluarga miskin di seluruh NTT selama 6 bulan. Contoh lain adalah pembelian ikan nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lalu dibagikan ke warga miskin. Itu esensi politik. Jangan berharap anggota DPR pakai uang pribadi beri bantuan sosial karena pasti bantuannya sangat terbatas, ujar Ansy di Jakarta, Senin (27/4).