Surabaya, Gesuri.id - Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengungkapkan pemkot mencari jalan keluar atas persoalan sistem zonasi PPDB. Ia mengakui sistem tersebut memiliki banyak kekurangan sehingga perlu evaluasi secepatnya.

Niatnya sangat bagus zonasi itu. Tapi, begitu diterapkan, siswa dengan nilai ujian nasional 27 iso gak keterimo sekolah negeri, ujar Whisnu, Kamis (20/6) malam.

Whisnu menambahkan, pemkot bakal mengambil langkah diskresi untuk mengatasi persoalan yang ada. Salah satunya dengan menambah rombongan belajar (Rombel) dan pagu di SMPN.

Tentunya ini kebijakan yang tidak ngawur. Tapi, dikoordinasikan dengan Kemendikbud atau Kemendagri, kata pria yang juga menjabat ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.

Menurut Whisnu, ada langkah yang bisa diambil tanpa melanggar ketentuan. Yakni, menambah kelas bagi SMP-SMP yang belum memiliki 11 kelas. Misalnya, SMPN 3, SMPN 62, dan SMPN 63. Kita maksimalkan kesempatan itu, ujarnya.