Jakarta, Gesuri.id -Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, pos lintas batas negara memerlukan dukungan ahli hukum.

Baca:Bangun Rusunawa Mahasiswa, Basuki: Penting Dukung Prestasi

Agar, lanjutnya, menjadi lebih berkualitas sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Memang hukum menyangkut semua sendi kehidupan, tetapi dalam pembangunanan infrastruktur terdapat lima hal yang perlu difokuskan oleh para ahli hukum, yakni meliputi Tata Kelola, Hukum Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyelesaian Sengketa (dispute), dan Kegagalan Konstruksi, kata Menteri Basuki saat memberikan keynote speech pada acara Mubes Ikatan Alumni dan Reuni Akbar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Sabtu (1/2).