Jakarta, Gesuri.id - Demi meningkatkan profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kementerian PUPR membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Baca:MenteriBasukiTagih Janji Anies tentang Naturalisasi Sungai

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan unit kerja, sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

KPK menyatakan bahwa penyimpangan terbesar terjadi pada PBJ. Kementerian PUPR setiap tahunnya memiliki sekitar 10.000 paket yang dilelangkan. Selain sebagai pengguna jasa, Kementerian PUPR merupakan pembina jasa konstruksi di Indonesia. Oleh karenanya kami membentuk BP2JK, unit kerja yang lebih independen di setiap provinsi yang akan melaksanakan PBJ seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR. BP2JK juga didukung oleh SDM yang independen karena terpisah dari unit kerja lain, ujar Menteri Basuki saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR dengan tema Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Kementerian PUPR di Gedung Audotorium Kementerian PUPR, Rabu (20/3).

Dalam Rakor tersebut juga dilakukan Penandatanganan Serah Terima Pengelolaan PBJ dari ULP ke BP2JK yakni paket pekerjaan yang akan dilelangkan tahun 2019 dan paket pekerjaan yang sedang dalam tahap pelelangan.

Menteri Basuki menjelaskan bahwa sebelumnya PBJ di Kementerian PUPR dilakukan oleh ULP yang diketuai oleh Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS)/Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN di daerah dengan anggota bersifat adhoc lintas unit organisasi. Sehingga Balai melaksanakan 4 tugas yakni mulai dari merencanakan, melelangkan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan infrastruktur.

Kini tugas pelelangan dilakukan oleh BP2JK dibawah Ditjen Bina Konstruksi. Tugasnya sangat berat, harus tahan godaan dan intervensi. BP2JK harus memiliki kredibilitas karena menjad wajah Kementerian PUPR. Oleh karenanya saya mengusulkan kepada Menteri Keuangan bisa diberikan remunerasi khusus untuk BP2JK, ujar Menteri Basuki.