Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas capaiannya pada kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi (RB) serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Prestasi ini menunjukkan keseriusan BPOM dalam mengimplementasi reformasi birokrasi (RB) Tematik.

Menteri Anas berharap BPOM dapat menjadi bagian dari birokrasi berdampak dan melakukan jemput bola dalam menjalankan layanannya.

Saya sangat berharap BPOM ini bisa menjadi bagian birokrasi yang berdampak. Kedua, jemput bola. Sebenarnya RB berdampak ini intinya kan dampak bukan administrasi, ujarnya dalam audiensi dengan Kepala BPOM, di Jakarta, Kamis (21/03).

Menurutnya, BPOM dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada UPT BPOM yang tersebar di daerah termasuk yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP). Harapan saya bisa di monev, sejauh mana jemput bolanya, bisa diukur ouput dan outcomenya perbulan, pertahunnya berapa,ungkapnya.

Untuk diketahui pada 2022-2024, praktik terbaik (best practice) BPOM telah dilakukan benchmark dalam pengelolaan RB oleh sembilan kementerian/lembaga dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh enam kementerian/lembaga. Kemudian pada penerapan Zona Integritas (ZI), sejak 2017 hingga 2023, terdapat 31 unit kerja BPOM yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 5 unit kerja predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).