Kabupaten Bogor, Gesuri.id Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menegaskan bahwa polemik klaim Perhutani terhadap Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, tidak boleh merugikan masyarakat. Ia menilai pemerintah harus berpihak pada warga yang sejak lama tinggal dan membangun fasilitas di desa tersebut.

Doni menceritakan, Desa Sukawangi yang dihuni sekitar 14 ribu jiwa dengan luas 1.800 hektare diklaim sebagai kawasan hutan sejak 2014. Padahal, warga sudah memiliki surat tanah sah, membayar pajak, dan menikmati fasilitas negara seperti jalan, listrik, dan puskesmas.

Mana ada hutan yang ada jalan aspal? Mana ada hutan yang ada puskesmas? Emang puskesmasnya untuk melayani monyet? Gak mungkin, ujar Doni saat bertemu warga Sukawangi.

Ia menuturkan, kasus ini mencuat setelah Kepala Desa mengadu kepadanya. Setelah tidak ada respons dari pemerintah kabupaten, Doni bersama Anggota DPR RI Adian Napitupulu turun langsung mendengar keluhan warga dan membawa permasalahan ini ke rapat-rapat DPRD hingga ke Menteri Desa.

Menurut Doni, Menteri Desa Yandri Susanto pun langsung bereaksi keras saat mendengar persoalan tersebut. Benar-benar waktu pertemuan pertama kali, beliau marah, ini tidak benar. Tidak perlu banyak tanya, beliau hanya memastikan ada warga, ada fasilitas, ada identitas. Artinya jelas ini kawasan desa, katanya.