Jakarta, Gesuri.id - Potensi dana swasta untuk membantu pembangunan daerah perlu terus didorong di tengah situasi kebijakam pemotongan anggaran pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat lewat program CSR swasta diharapkan perencanaan pembangunan bisa dijalankan dengan baik.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto menegaskan hal tersebut dalam dialog Srawung DPRD DIY dengan topik politik dan kerakyatan bersama SKH Kedaulan Rakyat, Sabtu, 19/7/2025
Alhamdulillah, DPRD DIY baru saja menyelesaikan penetapan APBD Perubahan 2025. Sementara rancangan KUA PPAS 2026 segera dikonsultasikan ke Kemendagri mengingat hingga hari ini belum terbit pedoman penyusunan APBD Tahun 2026. Sesuai intruksi Presiden RI, anggaran 2025, kita tahu ada pemotongan dana keistimewaan sebanyak Rp 200 M danais. Juga ada pemotongan dana lainnya lebih dari 65 M. Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang ditugaskan pusat seperti makan bergizi gratis lalu tanggung jawab realisasikam sekolah rakyat yang butuh lahan 5 hektar, kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.