Jakarta, Gesuri.id Komisi VII DPR RI menggelar fit and propert test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 20262031, Rabu (7/10/2026).

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan bahwa Dewas RRI ke depan tidak cukup hanya memahami tata kelola media, tetapi harus memiliki keberpihakan kuat pada kepentingan publik dan pekerja penyiaran.

Novita secara khusus mempertanyakan nasib kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI di tengah pengetatan anggaran. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan perlindungan terhadap pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dari operasional RRI.

Baca:Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo -

Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat pekerja yang berada di garis depan penyiaran menanggung beban paling besar. Kami ingin tahu apa jaminan perlindungan bagi kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI, termasuk kepastian hak dan keberlanjutan pekerjaan mereka, tegas Novita.