Batu Bara, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batu Bara meminta Pemerintah Daerah untuk lebih realistis dan taat asas dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2026, menyusul penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan.

Fraksi menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta menjamin kesinambungan program kerakyatan.

Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap KUA-PPAS RAPBD 2026, Senin (11/11).

Ketua DPRD Batu Bara yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Syafii, mengatakan proyeksi pendapatan daerah harus disusun secara terukur agar tidak menimbulkan beban fiskal di tengah tantangan ekonomi daerah.

Kami berharap agar Pemkab Batu Bara melakukan intensifikasi pendapatan melalui pembenahan tata kelola pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, perlu ekstensifikasi penerimaan tanpa memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, ujar Syafii.