Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menanggapi wacana program pendidikan militer untuk remaja bermasalah di Jawa Barat.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

Program ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan, ujar Giri Ramanda Kiemas, Rabu (30/4/2025).

Treatment kedisiplinan yang diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang, oleh karena itu, dibutuhkan kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan lebih baik, sambungnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin mengirimkan siswa bermasalah untuk dididik di barak militer.