Jakarta, Gesuri.id - Kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga ada kepentingan politik dalam pemeriksaan dan pemanggilan kliennya oleh KPK. Menurutnya, ada upaya untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Ya itu yang tadi saya sampaikan di awal, dugaan kami ada cawe-cawe politik yang menggunakan hukum sebagai instrumen dalam membungkam kritik-kritik yang sehari-hari kita dengar di tengah masyarakat, kata Ronny dalam diskusi bertajuk Menguak Motif Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan ke Polda dan KPK: Politisasi Hukum Era Jokowi? di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Dan apa yang disampaikan Mas Hasto ini adalah kritik rasional yang telah diketahui oleh publik dan disuarakan oleh banyak pihak akademisi, budayawan, dan mahasiswa, lanjutnya.

Senada dengan Ronny, aktivis HAM Usman Hamid, menyebut sangat sulit menganggap bahwa pemanggilan Hasto murni sebagai proses hukum. Menurutnya, Hasto yang kerap bersuara kritis ada kaitannya dengan pemanggilan tersebut.

Jelas sekali Hasto adalah satu di antara sedikit petinggi partai yang sangat bersuara kritis dan beroposisi terhadap pemerintah yang berkuasa, entah soal dugaan kecurangan pemilu, intimidasi terhadap guru besar, dan lainnya, ucap Usman.