Banyuwangi, Gesuri.id - Akhir tahun depan, Bupati Banyuwangi Azwar Anas menargetkan keseluruhan transaksi di lingkungan pemkab bisa dijalankan secara nontunai. Hal itu juga dalam rangka mendorong penguatan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah.

Selain meningkatkan akuntabilitas, elektronifikasi transaksi pemerintah ikut mempercepat transformasi digital serta meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seperti dikutip dari laman jpnn.com, Rabu (29/5).

Banyuwangi bersama lima daerah lainnya diundang rakor bersama pemerintah pusat dan Bank Indonesia, Selasa (28/5), yang membahas soal transaksi nontunai di lingkungan pemerintah. Rapat dihadiri Menko Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Banyuwangi sendiri menjadi salah satu pilot project pengembangan transaksi nontunai di lingkungan pemda. Kami sudah bikin roadmap-nya. Sejak tahun lalu kami laksanakan penggunaan uang tunai maksimal Rp 5 juta. Di atas itu, semua harus nontunai, ujarnya.

Sebenarnya bisa saja di bawah Rp 5 juta harus nontunai, tapi belum semuanya siap. Misalnya beli bahan kantor Rp 500.000, tokonya minta tunai. Kami bisa saja belanja ke toko besar yang memfasilitasi nontunai, tapi kemudian belanja daerah jadi tidak merata ke toko-toko kecil yang belum bisa memfasilitasinya, sehingga kami tetap transaksi tunai untuk yang nilai di bawah Rp 5 juta, imbuh Anas.