Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengevaluasi kriteria narapidana yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan meningkatkan pengawasannya.
Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat, kata Herman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR denganDirjen Pemasyarakatan KemenkumhamReynhard Silitonga secara fisik dan virtual, di Jakarta, Senin (11/5).
Dia meminta petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga harus betul-betul melakukan pengawasan secara ketat dan apabila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan harus meminta bantuan dan bekerjasama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya dan juga dengan jajaran forkopimda.