Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Penegasan tersebut disampaikannya saat Komisi IV DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke TNGM di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk meninjau pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, mitigasi bencana, serta penanganan aktivitas pendakian dan penambangan ilegal.

Ketika pemerintah atau Kepala Balai Taman Nasional sudah memutuskan pendakian itu tidak diizinkan, tentu dengan pertimbangan, terutama soal keselamatan. Oleh karena itu harus ada ketegasan, ya tidak boleh, tidak boleh, titik. Jangan ada lagi pakai komanya, ujar Alex, dikutip Senin (13/7/2026).

Alex menilai kebijakan pembatasan aktivitas di kawasan Merapi harus dijalankan secara konsisten demi melindungi keselamatan masyarakat. Menurutnya, keputusan pelarangan pendakian tidak dibuat tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan kondisi dan potensi bahaya di kawasan gunung api tersebut.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan juga harus diiringi dengan solusi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan Merapi.

Kalau sudah dilarang, berarti itu dengan pertimbangan. Tapi tidak boleh juga pemerintah melarang tanpa solusi. Oleh karena itu, ketika pelarangan itu diterbitkan, harus juga disertai dengan opsi-opsi agar masyarakat di sekitar mendapatkan penghasilan dari Merapi ini, tapi dalam yang aman, lanjutnya.