Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, meminta pemerintah provinsi M terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026.

Saya kira anak-anak ini sudah bekerja lama. Ada yang tidak lolos hanya karena tidak bisa komputer atau gagal saat pengecekan akhir. Ada pula yang mencoba peruntungan ikut tes CPNS tapi tidak berhasil. Mereka senior, bertahun-tahun mengabdi. Masa tiba-tiba tidak ada anggarannya, ujarnya di Mataram dikutip Jumat (5/12).

la menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari Kemendagri terhadap rancangan anggaran tersebut. termasuk pengalihan sejumlah pos anggaran untuk menyelamatkan nasib para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

Made Slamet mengaku DPRD telah berupaya mengawal persoalan mi sejak awal. Dari total 518 honorer, la menyebut masih terdapat dugaan data ganda yang perlu ditelusuri, sehingga jumlah nil diperkirakan sekitar 430 orang.

Namun, menurutnya angka tersebut tetapi mencerminkan ratusan aparatur yang telah lama bekerja, bahkan puluhan tahun, namun kini terancam tidak digaji hanya karena alasan administrasi atau faktor teknis.