Surabaya, Gesuri.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.

Baca:Ini Penjelasan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri soal Regina Nadya Suwono

Mulai 2023, kita fokus aspek hilir, mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat, yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi tematik yang terdiri atas sejumlah kluster, yaitu kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Kita tak lagi berfokus aspek hulu soal tata kelola internal birokrasi yang cenderung administratif, ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas seusai pertemuan dengan pemerintah daerah se-Jatim untuk sosialisasi penajaman reformasi birokrasi tematik, Selasa (11/4).

Anas mengatakan, sebelumnya, prosedur evaluasi RB dilakukan dengan proses yang panjang, hanya mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus pada pengumpulan laporan yang bersifat administratif. Terdapat 259 indikator proses dan administratif yang perlu diisi serta ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan pada evaluasi sebelumnya. Namun sekarang hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai.