Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kekhawatiran ini muncul karena bersamaan dengan rencana penurunan dana transfer daerah.

Menurut MY Esti penurunan dana transfer daerah menjadi masalah serius jika putusan MK tersebut diterapkan tanpa perhitungan matang. Selain itu, adanya batasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menimbulkan pertanyaan tentang definisi sekolah gratis yang sebenarnya.

Ini yang memang harus kita pertegas, tidak perlu menunggu soal Undang-Undang Sisdiknas selesai, tetapi supaya tidak ada kegelisahan saya kira kementerian perlu segera menyampaikan aturan-aturan ataupun batasan-batasan yang bisa digunakan kalau kita memang berkehendak untuk melaksanakan yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi, kata MY Esti pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayanti dengan jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY, Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Provinsi DIY, serta organisasi profesi guru dan perwakilan kepala sekolah dan komite sekolah di Provinsi DIY, pada Jumat (27/7/2025), di Yogyakarta.