Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menyampaikan sejumlah poin penting dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah pengaturan formula penentuan upah minimum yang diharapkan lebih berpihak kepada pekerja di seluruh Indonesia.

Dalam keterangannya melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (10/11/2026), I Nyoman Parta menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Banyaknya materi yang diatur mencerminkan luasnya cakupan perlindungan terhadap pekerja.

Menurutnya, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur persoalan upah minimum, tetapi juga mencakup pekerja alih daya atau outsourcing, jaminan sosial, serta hak cuti pekerja.

Secara khusus, Parta menyoroti persoalan pengupahan yang selama ini dinilai masih menyisakan ketimpangan antardaerah.