Jakarta, Gesuri.id Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyarankan kebijakan Pemprov DKI Jakarta agar swakelola dana untuk penataan kampung lebih baik melibatkan warga dalam perencanaannya.

Gembong menuturkan bahwa sebaiknya warga dilibatkan hanya dalam perencanaan. Bukan dalam pengelolaan dana. Menurutnya hal ini dikhawatirkan akan adanya penyelewengan dana tersebut.

Ya serahkan kepada ahlinya, tidak sepenuhnya diserahkan kepada warga. Artinya serahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perencanaannya melibatkan masyarakat. Dengarkan apa yang menjadi kehendak rakyat, itu yang paling penting sebetulnya, ucap Gembong, Kamis (14/2).

Lebih lanjut, Gembong mengkhawatirkan bila dana tersebut diturunkan ke warga secara langsung, rawan akan penyelewengan.

Masyarakat itu tidak berpengalaman dalam pengelolaan alokasi anggaran seperti itu. Sekarang contoh yang paling sederhana SKPD yang pekerjaannya banyak penyelewengan. Apalagi ini diserahkan kepada masyarakat yang tidak tahu proses pembangunan seperti itu, kan kita khawatirkan ada penyelewengan di lapangan itu yang kita takutkan, jelasnya.