Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK adalah bagian dari strategi pelaksanaan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

Jika UUD 1945 saja bisa diamandemen, masak UU KPK yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 tidak bisa diamandemen atau revisi, kata dia melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (14/9).

Baca: Arteria Sebut Revisi UU Bermula dari Internal KPK

Menurut dia, pandangan pro-kotra dalam menyikapi revisi suatu undang-undang adalah hal biasa dalam negara demokrasi. Namun pro-kontra itu harus dicari solusinya untuk memperbaiki dan memperkuat KPK, katanya.

Ia menegaskan, KPK didirikan pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum DPP PDI Perjuangan. KPK yang didirikan berdasarkan amanah UU Nomor 30 tahun 2002 sebagai lembaga ad hoc, saat ini sudah berusia 17 tahun.