Jember, Gesuri.id - Kerja Sama Operasional (KSO) antara RSUD dr. Soebandi Jember dengan PT Buana senilai sekitar Rp700 juta per bulan dipertanyakan Komisi D DPRD Jember. Selain meminta transparansi kontrak, legislatif menyoroti gangguan sistem operasional yang disediakan perusahaan tersebut sejak mulai diterapkan pada 1 November 2026.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mendesak manajemen RSUD dr. Soebandi membuka secara terperinci klausul perjanjian kerja sama tersebut.

Ia mempertanyakan urgensi penandatanganan kontrak yang dilakukan jauh sebelum Juli 2026, sementara sistem baru mulai diimplementasikan pada November.

Kami mempertanyakan apa urgensi sebenarnya dari kontrak ini, mengapa sudah ditandatangani jauh sebelum bulan Juli 2026? Transparansi ini penting agar masyarakat tahu ke mana anggaran sebesar itu dialokasikan, ujar Wahyu di Jember, Rabu (11/11/2026).

Persoalan tidak berhenti pada waktu penandatanganan kontrak. Sejak sistem operasional PT Buana diterapkan, gangguan teknis disebut masih kerap terjadi. Kondisi ini menjadi perhatian karena RSUD dr. Soebandi merupakan rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat Jember dan sekitarnya.