Jakarta, Gesuri.id - Mahfud Md enggan memberi usulan mengenai tokoh-tokoh yang dianggap layak menjabat menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan pengganti dirinya.

Mahfud meyakini pilihan itu merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.

Kalau siapa-siapa nama yang cocok menggantikan (saya, red), sama sekali saya hindari untuk bicara itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan presiden, kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Kamis.

Mahfud menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Mahfud juga menyampaikan langsung permohonannya mundur sekaligus beberapa persoalan yang perlu menjadi sorotan Presiden RI dan menko polhukam pengganti dirinya.