Ikuti Kami

Dari Perspektif Tri Sakti Bung Karno, Kita Belum Merdeka!

Oleh: Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi DPC Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Boyolali Agung Novianto Margarena.

Dari Perspektif Tri Sakti Bung Karno, Kita Belum Merdeka!
Presiden Pertama RI Soekarno.

Jakarta, Gesuri.id - Indonesia merdeka? Menurut saya Indonesia hari ini belum merdeka dalam berbagai aspek kehidupan. Penjajahan non-fisik yang tanpa kita sadari membelenggu bangsa ini. 

Penjajahan fisik bangsa lain melalui culturstelsel (kerja paksa zaman penjajahan Belanda) dan kerja rodi (kerja paksa zaman penjajahan Jepang) telah usai.  

Namun realitas hari ini bisa dilihat penjajahan non-fisik seperti lahirnya budaya hedonisme, konsumtif, materialisme dan munculnya kaum sosialita di masyarakat. 

Bahkan penjajahan non-fisik tersebut bukan hanya berasal dari bangsa lain namun berasal dari bangsa sendiri, yakni tiada keadilan hukum, ekonomi dan berbagai aspek di negeri ini serta sibuknya elite politik dalam perebutan kekuasaan tanpa memperhatikan kondisi rakyat kecil. 

Indonesia merdeka dari perspektif Tri Sakti Bung Karno yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan belum terwujud. 

Baca: Djarot Beberkan Kekejaman Orba Terhadap Makam Bung Karno

Berdikari dalam Ekonomi

Tidak terasa kapitalisme dan imperialisme modern mencengkeram bangsa ini. Menurut Soekarno dalam karyanya Indonesia Menggugat bahwa kapitalisme yang oveerhersen (orang yang memerintah) akan bisa hilang, namun jika kapitalisme yang beheersen (sistem yang berjalan) akan terus hidup. 

Terlihat dari semakin kokohnya aliran aliran modal asing yang bercokol di negeri ini. Budaya konsumtif semakin menyuburkan Indonesia sebagai pangsa pasar negara maju. Negara lain yang produk dan aliran modalnya membanjiri pasaran Indonesia tersenyum lebar ketika berkunjung ke Indonesia. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkesan lebih menggenjot modal asing masuk dibandingkan modal dalam negeri. Terbukti berdasarkan data rilis dari BKPM Triwulan 1 2016 bahwa PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) hanya 50,4 Triliun jauh dibawah PMA (Penanaman Modal Asing) yakni 96,1 Triliun. Apalagi modal asing yang kini menjadi ketergantungan bangsa ini membuat kurs Rupiah juga sangat tergantung pada Dollar. 

Ketika modal asing ini ditarik keluar (rush money) dari Indonesia seketika membuat kurs Rupiah anjlok, begitu sebaliknya.

Sesuai yang diutarakan Bung Karno, modal asing yang lebih membanjiri Indonesia dibandingkan modal dalam negeri tentu banyak koorporasi asing yang akan berdiri di Indonesia. Hal tersebut  tentu membuat negeri pemilik kapital menjadi atasannya dan pemuda negeri ini menjadi buruh di negeri sendiri serta awal menciptakan industried reserve armel (barisan penganggur) menuju arah verelendung (pemelaratan). 

Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS)  bahwa angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2016 capai 7,02 juta jiwa sedangkan kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 capai 28,01 juta jiwa. 

Perdagangan Indonesia yang kini lebih suka mengimpor dengan dalih efisiensi seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4 (amandemen ke-4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 

Tapi inilah kesempatan importir dan karter bermain mendulang untung. Sungguh tragis ketika negara agraris serta maritim namun beras dan garam sampai impor. Dari data BPS bahwa nilai impor garam Indonesia Mei 2016 capai 95.263 ton sedangkan impor beras Indonesia sampai dengan September 2016 yakni sebesar 1,14 juta ton. Padahal dari segi logis Indonesia mampu produksi sendiri.

Belum lagi penyimpangan pasal 33 ayat  2 dan 3 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkmakmuran rakyat”. 

Kita lihat bahwa sekarang air dan tambang bukan lagi dikasai negara namun ada koorporasi asing yang berkuasa disitu untuk dikapitalisasi. Perspektif dari sisi ekonomi ini jelas memperlihatkan bagaimana Indonesia belum berdikari secara ekonomi. 

Baca: Inilah Penulis Pertama Pidato Bahasa Inggris Bung Karno

Berdikari dalam Politik

Bangsa Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman suku, ras, bahasa serta agama terbesar sehingga rawan dipecah belah dengan politik devide et empera (politik pecah belah) oleh pihak pihak yang mempunyai kepentingan. 

Maka dari itu semboyan Bineka Tunggal Ika yang sudah mengakar sudah sepatutnya perlu dimaknai kembali. Hari ini kita ketahui bersama bahwa isu SARA menguap ke permukaan seakan-akan terlihat jelas bahwa isu ini ampuh digunakan untuk memecah belah bangsa. 

Hal ini menandakan jika sosio-nasionalisme pikiran Soekarno belum dijalankan anak bangsa secara utuh melihat mudahnya dipecah belah. Nasionalisme yang berdasar kemanusiaan, bukan nasionalisme yang chauvinisme (nasionalisme yang membanggakan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain).

“Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas”, ungkap Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016). 

Hal itu jelas menggambarkan secara rill kondisi bangsa hari ini. Hukuman terhadap pejabat yang korupsi yang jelas-jelas merugikan negara dan hajat hidup orang banyak juga masih jauh dari harapan masyarakat, bahkan terkesan masih ringan dibandingkan pencuri ayam. 

Ketika melihat dari kacamata politik juga sudah  menjadi rahasia umum jika elite politik sibuk dengan kepentingannya sendiri dan golongannya sehingga tidak lagi mewakili suara rakyat. Kita lihat bersama bahwa realita politik hari ini adalah sosio-demokrasi seperti apa yang dikemukakan Bung Karno dalam bukunya Pokok-pokok ajaran Marhaenisme, merupakan  demokrasi yang benar  benar untuk kesejahteraan rakyat. 

Namun demokrasi hari ini cenderung kepada demokrasi borjouisme yakni demokrasi para elite pemilik kapital. Demokrasi yang lahir dari barat, bermula dari revolusi di Prancis. Siapa yang mempunyai modal dia yang berkuasa. Kesejahteraan pun dinikmati kaum borjouisme dan golongannya. Perspektif ini membuktikan bahwa Indonesia belum berdikari secara politik.

Baca: Kekuasaan Dilucuti Soeharto, Bung Karno Kelaparan di Istana

Berkepribadian dalam Kebudayaan

Memang tidak dapat dipungkiri era globalisasi menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya yakni masuknya budaya asing ke Indonesia. Hal ini membuat pudarnya budaya Indonesia ditandai dengan degradasi moral bangsa terihat jelas dari tumbuh dan berkembangnya budaya konsumtif, hedonis, materialistis dan lain sejenisnya tentu bukan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. 

Pergaulan bebas sudah masuk ke Indonesia. Terbukti diantaranya maraknya narkoba dan free sex. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa pengguna narkoba tiap tahunnya meningkat yakni tahun 2014 sebanyak 4,1 juta jiwa kemudian 2015 menjadi 5,8 juta jiwa. Sedangkan free sex ditandai dengan maraknya kasus aborsi. Menurut data survei Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) terjadi 1,5 juta – 2 juta kasus aborsi selama tahun 2016. Namun kedua kasus ini seperti fenomena gunung es. 

Pemuda Indonesia hari ini secara tidak langsung dijajah secara non-fisik lewat budaya asing yang negatif, artinya sebenarnya tidak semua budaya asing negatif. Pergaulan bebas, gaya hidup yang bermewah-mewahan, dan individualis. 

Budaya kesederhanaan, produktif, bahkan kolektivisme perlahan pudar. Perspektif dari sisi budaya ini jelas memperlihatkan bagaimana Indonesia belum berkepribadian dalam kebudayaan.

Baca: Dari Bung Karno Hingga Jokowi Lahir di Bulan Juni

Peran Pemuda

Dari pemaparan pikiran-pikiran di atas lantas dimanakah peran pemuda mewujudkan Indonesia merdeka seutuhnya? Peta permasalahan-permasalahan bangsa hari ini cukup jelas. Namun peran pemuda sebagai agent of change belum dapat dirasakan. 

Ketakutan akan masa depan bangsa tentu ada dengan kondisi kepemudaan hari ini. Namun optimistis bahwa sesungguhnya seperti kata Bung Karno pada Pidatonya tahun 1958 yakni “Samenbundeling van alle krachten” yakni penyatuan semua kekuatan, artinya persatuan dan kesatuan untuk membangun ulang (re-bulding) masih dimiliki sebagian besar pemuda. 

Kuncinya adalah satu yakni kesadaran bersama bahwa hari ini kita masih terjajah dan belum merdeka seutuhnya. Inilah perlunya pemuda memahi peta permasalahan bangsa dan mengentaskan ketertindasan tersebut melalui pikiran-pikiran Soekarno.

Quote