PILKADA 2018 menjadi ujian apakah demokrasi Indonesia mampu berdiri kokoh pada pemahaman nilai kemanusiaan yang menyatu dengan nilai Ketuhanan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan perjuangan menegakkan keadilan sosial. Jangan sampai demokrasi justru memecah belah bangsa hanya demi alasan kemenangan.
Memenangkan kontestasi Pilkada, mesti mengedepan nilai-nilai luhur yang melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Sebagai partai politik, tentu PDI Perjuangan berupaya semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan dalam pelbagai Pilkada yang diikuti. Semua sumber daya partai akan di kerahkan, mulai tingkat anak ranting, ranting, PAC, komunitas juang dan petugas partai di pelbagai tingkatan. Prinsipnya PDI Perjuangan, Pilkada bukan cuma sekedar perebutan kekuasaan atau bicara orang-per orang, tetapi Pilkada menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik, sehingga kekuasaan yang di peroleh dapat berdaya guna bagi kesejahteraan rakyat.
Belakangan ini marak berseliweran cara-cara tidak bermartabat untuk memenangkan Pilkada. Agama yang mulia pun diekploitasi menjadi komoditas politik dengan cara-cara menyebarkan hoax, fitnah dan ajang caci maki. Isu hoax yang dibungkus isu SARA selalu hadir ketika pilkada berlangsung.
Fenomena ini memperlihatkan banyak calon yan tidak memiliki visi dan program yang kongkrit dalam meraup dukungan suara dari pemilih. Cara paling mudah adalah menebar hoax, fitnah dengan bungkus agama. Calon yang diusung oleh PDI Perjuangan seringkali di serang dengan hoax, fitnah dan SARA. Namun, penyebaran fitnah dan hoax yang dilakukan oleh lawan politik, bagi PDI Perjuangan semakin memperkuat keyakinan bahwa sebagai partai ideologis dan partai, calon di usung dalam pilkada memiliki kualitas, kompetensi dan kinerja yang baik.
Tim pemenangan dan calon bekerja dan fokus saja menyatu dengan kekuatan rakyat, menyapa, berbaur dan turun langsung mendengarkan kehendak rakyat. Pemimpin yang mau mendengar dan tidak berjarak dengan dengan rakyatlah yang bisa mewujudkan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pilkada dan demokrasi itu sendiri. Isu-isu SARA, hoax dan fitnah tidak pernah ditanggapi dengan reaktif, calon yang di usung lebih baik memberikan contoh melalui sikap dan prilaku yang sesuai nilai-nilai pancasila dan tuntunan agama. Jika pun mesti merespon tuduhan-tuduhan keji dan fitnah tersebut, biasanya dilakukan dengan dialog, tabayyun bukan dengan menyerang balik para penebar fitnah tersebut.
Misalnya saja, Baitul Muslimin Indonesia sebagai sayap partai, sering kali melakukan tabayyun (klarifikasi) kepada pihak-pihak yang sering menuduh atau memfitnah PDI Perjuangan. Cara-cara tabayyun adalah cara yang diajarkan oleh Islam dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kami yakin Bangsa ini kuat dan maju jika semua pihak bisa duduk bersama, membahas perbedaan pandangan terhadap suatu masalah yang sedang di hadapi oleh bangsa ini.
Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh golongan tertentu atau agama tertentu. Indonesia mesti di bangun secara bergotong royong oleh seluruh kekuatan bangsa ini. Kompetesi dan perbedaan cara pandang jika disikapi dengan bijaksana tentu akan menghasilkan kekuatan besar kebangsaan yang menjadi tenaga pendorong menuju Indonesia raya yang adil, makmur dan sejahtera.
Untuk itu perlu kiranya, masyarakat terutama yang memiliki hak suara dalam pilkada untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan. Mereka yang menghalalkan segala cara dan mengingkari nilai kemanusiaan dengan menyebarkan permusuhan, kebencian dan perpecahan, hendaknya tidak dipilih.
Pilihlah para pemimpin yang jujur, visioner, dan mampu membawa perubahan untuk kehidupan rakyat yang lebih baik. Calon pemimpin yang demikian mesti di siapkan secara serius. Insya Allah calon pemimpin yang kriteria tersebut yang di usung oleh PDI Perjuangan di 171 pilkada serentak kali ini.
