Ikuti Kami

Sistem Meritokrasi Partai Sukses Dibangun, 2019 Panen Hasil

Tak ada istilah 'membajak' kader atau 'nebeng' elektabilitas tokoh dalam kamus PDI Perjuangan. Lebih baik membesarkan kader sendiri.

Sistem Meritokrasi Partai Sukses Dibangun, 2019 Panen Hasil
Infografis hasil Pilkada 2018 PDI Perjuangan

PILKADA serentak 2018 telah usai. Hasil di 17 Pilgub cukup menghentak, terutama bagi PDI Perjuangan yang notabene partai pemenang Pemilu 2014.

Benar, jagoan PDI Perjuangan banyak keok di Pilgub. Namun, ada yang luput dari analisa para pengamat, komentator Pilkada atau mereka para lawan politik yang merasa kekalahan PDI Perjuangan di banyak Pilgub adalah warning untuk menatap Pemilu 2019. Mereka tidak melihat ada upaya sistematis dari partai dengan sistem meritokrasi yang dilakukan dalam seleksi kepemimpinan di daerah maupun nasional. Dan amanah partai politik sebagai wadah menyeleksi calon pemimpin bangsa telah ditunaikan dengan proses kaderisasi yang modern dan berkeadilan.

Bagi PDI Perjuangan, kekalahan di sejumlah Pilgub maupun Pilkada di Kabupaten/Kota bukanlah masalah besar. Evaluasi tentu sebuah keniscayaan. Tapi dari sejumlah sorotan akan sejumlah kekalahan itu, ada sebuah kesimpulan yang menegaskan: PDI Perjuangan konsisten dan komitmen melahirkan kader terbaiknya sebagai calon pemimpin atau sosok negarawan di daerah.

Setelah berhasil melahirkan seorang Presiden Jokowi, sosok pemimpin jebolan kepala daerah sukses cetakan PDI Perjuangan yang telah disiapkan sejak lama. Ada juga Ganjar Pranowo, Banteng tangguh yang karirnya dimulai sejak menjadi legislator, yang sekarang telah teruji sebagai eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan kemarin terpilih kembali di periode keduanya. Itu semua hasil dari meritokrasi dan keuletan PDI Perjuangan menyemai calon pemimpin terbaik bangsa.

Tak ada istilah membajak atau 'nebeng' elektabilitas tokoh dalam kamus PDI Perjuangan. Lebih baik membesarkan kader sendiri, daripada nebeng popularitas orang lain yang bukan kader.

Karena sejatinya, Pilkada hanya try out, atau ajang pemanasan mesin partai jelang Pemilu 2019: Pileg dan Pilpres. Bukan berarti Pilkada tidak penting. Ia tetap penting, karena bagaimanapun pemilihan langsung kepala daerah juga merupakan kontestasi yang diidamkan para institusi pilar demokrasi seperti partai politik untuk merengkuh kekuasaan. Ya, salah satu esensi politik adalah kekuasaan. Tapi dari semua itu, tujuan dari kekuasaan adalah medium untuk berjuang menyejahterakan rakyat dalam spektrum yang lebih luas.

Dan Pilkada bukan soal menang kalah. Palagan bagi petarung demokrasi yang pesertanya para kader terbaik bangsa dengan kendaraan partai politik itu idealnya melahirkan pemimpin terbaik. Dan partai politik adalah wahana penyemai calon pemimpin tersebut.

Seleksi atau perekrutan dilakukan Partai politik. Tidak ada lembaga atau kumpulan apapun yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar selain Partai Politik untuk merekrut calon kepala daerah atau calon pemimpin nasional.

Konsolidasi demokrasi bagi PDI Perjuangan akan berjalan mulus jika pilar demokrasinya seperti parpol dikuatkan. Dan para kader terbaik bangsa itu merupakan hasil dari seleksi partai politik.

PDI Perjuangan sebagai partai kader, partai ideologis yang meneguhkan Pancasila sebagai Falsafah Kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu mengutamakan kader sebagai tulang punggung organisasi dalam berkontestasi di Pilkada.

Ada penanaman ideologi, pemantapan visi misi, dan kontrak integritas moral serta anti korupsi yang merupakan proses penyeleksian calon pemimpin di partai berlambang Banteng Moncong Putih ini. Adalah sekolah partai calon kepala daerah, yang pesertanya diutamakan kader, atau dari kalangan profesional, yang juga akan diarahkan menjadi kader yang tentunya bernafaskan Pancasila dalam setiap gerak, langkah, dan sikapnya.

Intinya, dalam tulisan ini penulis hanya ingin menegaskan, PDI Perjuangan telah memberikan pembelajaran bagi demokratisasi bangsa ini dengan mengusung kader tulen mereka yang telah matang secara ideologi dan telah ditempa di sekolah partai calon kepala daerah. Dalam 17 Pilgub, hanya Pilgub NTB yang tidak ada kader yang diusung. Selebihnya, seluruh Pilgub ada kader yang ditempatkan sebagai calon pemimpin di daerah, baik sebagai cagub ataupun cawagub.

Dari 17 Pilgub tersebut, PDI Perjuangan dapat memenangkan di 6 daerah, Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. Catatan pentingnya ialah: untuk Pertama kalinya Bali dipimpin kader Partai. Dari 6 provinsi tersebut terdapat 4 kader Partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur.

Tentu, Pilgub menjadi sorotan utama dalam pemberitaan di media. Ia akan menjadi headline isu ketimbang Pilkada Kabupaten atau kota. Namun tak ada yang menyorot sejumlah kemenangan PDI Perjuangan di tingkat kabupaten kota. 

Dimana jumlah kader Partai yang terpilih semakin banyak. Dengan demikian tolok ukur yang paling riil dalam pilkada ditentukan oleh jumlah kader yang berhasil menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah, sebagai buah dari proses pendidikan politik kader.

Bukan PDI Perjuangan 'banget' istilah milenial jaman now, jika bisanya mengklaim kemenangan milik partai, padahal  sejatinya hanya sekadar mengusung tokoh yang sudah populis atau moncer elektabilitasnya. Ibarat sepakbola, klub yang hanya bergantung dari proses transfer pemain bintang, akan cepat redup kejayaannya ketimbang klub yang membangun akademi sepakbolanya dan mengutamakan pemain didikannya ketimbang membeli pemain bintang yang sudah jadi. Tengoklah bagaimana Barcelona, Manchester United, Real Madrid yang memang memiliki tradisi membesarkan akademi sepakbola mereka, dan buah dari kejayaannya bisa dipetik dari para pemain hasil didikan asli sepakbola mereka.

Begitu pun di Pilkada, PDI Perjuangan bisa saja mencomot tokoh atau figur yang elektabilitasnya tinggi. Tapi itu tidak menjadi prioritas kerja politik mereka yang lebih mengarusutamakan kader internal untuk diangkat, dibesarkan dan ditokohkan. Djarot boleh kalah di Sumut, tapi lihatlah bagaimana keringat politik itu dibangun. Dari sebuah proses yang begitu singkat, Djarot begitu cepat menyusul bahkan sempat unggul di banyak survei meski hasil akhir berkata lain. Begitupun Puti Soekarno, cucu Proklamator itu bisa begitu luwes beradaptasi dalam pengalaman pertamanya berlaga di Pilkada. Dalam waktu yang relatif singkat, sebagai pengganti cawagub Jatim yang diusung PDI Perjuangan bersama PKB sebelumnya, Azwar Anas, Puti berlari kencang, menunjukkan kualitas sebagai kader hasil didikan PDI Perjuangan yang memang harus militan dan progresif.

Singkat kata, Pilkada 2018 tidak bisa dijadikan acuan bagi peta politik 2019 secara utuh. Karena ada segmen dan emosional pertarungannya berbeda. Semua memang bicara figur menjadi faktor dominan jika ingin memenangkan Pilkada. Namun, sebagai sebuah bangunan utuh, ada peran mesin partai yang tidak bisa dilupakan. Sumut telah membuktikan, mesin partai PDI Perjuangan bekerja. Mama Emi, kader tulen PDI Perjuangan di NTT juga, meskipun pasangannya Marinus Sae ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK, namun Mama Emi dengan mesin partai PDI Perjuangan bisa menjadi  terbanyak kedua dan hanya terpaut 3-4 persen oleh peraih suara terbanyak. Bali juga demikian.

Begitu pun di Tulung Agung: kader terbaik mereka yang merupakan Bupati Petahana di sana, meski ditetapkan tersangka Korupsi, tapi bisa menang mutlak di Pilkada. Artinya ada yang janggal dari penetapan tersangka oleh KPK. Toh buktinya ia masih dipercaya mayoritas rakyatnya untuk kembali memimpin.

Kembali ke soal mengusung kader sendiri. Pilkada 2018 bisa dibilang PDI Perjuangan telah sukses membangun sistem meritokrasi dalam demokrasi dan pada Pemilu 2019 baik Pileg ataupun Pilpres, partai siap memanen hasil dari panasnya mesin partai dan proses kaderisasi yang telah berjalan.

Quote