Ikuti Kami

Sukma Demokrasi dan Tingginya Intoleransi

Oleh: Erwin Moeslimin Singajuru Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota Badan Pengkajian MPR-RI 

Sukma Demokrasi dan Tingginya Intoleransi
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Erwin Moeslimin Singajuru

FUKUYAMA (1992) pernah berkeyakinan bahwa demokrasi adalah sistem politik akhir sejarah. Demokrasi menurut Fukuyama adalah puncak dalam sistem politik yang keberlakuannya akan abadi.

Namun, pernyataan Fukuyama itu dibantahnya sendiri beberapa tahun kemudian (2002). 

Dia menyatakan, demokrasi yang demikian bebas ternyata melahirkan fundamentalisme yang dalam skala tertentu tak terkendali. 

Bahkan apa yang dikatakan Fukuyama diamini Anthony Giddens (2002) yang menyatakan, demokrasi lajunya akan terganjal munculnya fundamentalisme yang menyembul dari dunia yang tradisinya hancur.

Tesis Fukuyama ini, terbukti benar, demokrasi mengalami ujian hebat terutama ketika demokrasi telah dibajak pecundang-pecundang politik yang mengklaim dirinya demokratis. Namun, sejatinya tak lebih daripada sekadar kepura-puraan yang akhirnya justru merusak nilai demokrasi itu sendiri. 

Hal ini dialami dalam politik Indonesia kini. Di sinilah demokrasi sebagai pilihan harus senantiasa dievaluasi agar keberlakuannya tetap bermanfaat dengan tujuan mulia, yaitu keadilan sosial bagi banyak orang.

Demokrasi harus didalami lagi atau dalam bahasa Giddens disebut sebagai demokratisasi atas demokrasi. Mengapa? Karena harus diakui dalam demokrasi ternyata sikap intoleransi justru sangat tinggi. Terutama seperti yang dihadapi Indonesia akhir-akhir ini. 

Kaum kosmopolitan menyambut baik dan merangkul kompleksitas budaya, sedangkan kaum fundamentalis melihat ini sebagai gangguan dan berbahaya.


Tipikal Demokrasi

Tentang tingginya intoleransi dalam demokrasi sudah lama menjadi perdebatan para filosof dan ilmuwan sosial dan nampaknya pertanyaan ini, tak akan tuntas sampai kapan pun.

Jorgen Moller dan Svend-Erik Skaaning dalam bukunya, Requisites of Democracy: Conceptualization, Measurement, and Exploitation (2011), membagi demokrasi dalam empat tipe. Pertama, demokrasi minimalis, sistem kompetisi untuk kepemimpinan politik melalui pemilu reguler sudah dilaksanakan. Dalam sistem minimalis ini, yang terpenting, penyelenggaraan pemilu pada aspek proseduralnya.

Kedua, demokrasi elektoral, kompetisi untuk kepemimpinan politik melalui pemilu yang terbuka, jujur, dan adil. Pada tahap ini, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sebagai kualifikasi yang membedakan tipe kedua dengan tipe pertama.

Ketiga, demokrasi poliarkhi (polyarchy), yakni demokrasi yang melaksanakan pemilu yang rutin, terbuka, jujur, serta menaruh hormat atas sebagian kebebasan sipil, seperti hak berbicara dan berkumpul.

Keempat, demokrasi liberal, yakni demokrasi yang memiliki karakter dalam demokrasi poliarkhi. Akan tetapi, ditambahkan dengan penghargaan terhadap aturan hukum (demokrasi dan hukum dalam satu paket).

Dalam tipe ketiga dan keempat, rezim demokrasi biasa menoleransi beroperasinya kelompok yang memiliki agenda yang mengancam dan bahkan akan merusak demokrasi itu sendiri. Selama masih sebatas ide, negara tidak boleh melarang.

Yang menjadi persoalan nyawa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi ancaman dari tiga wabah epidemik (Yudi Latif, Kompas 18/4), yaitu pendangkalan penalaran, dekadensi etis, dan kekerasan ekspresi. Rongrongan dari tiga penyakit ini, berpotensi mematikan demokrasi. 

Hal itu disebabkan seperti diingatkan Juergen Habermas (1983), kesehatan ruang publik memerlukan interaksi seimbang dari kewarasan dimensi kognitif-saintifik, praktis-moral, dan ekspresi-estetik.

Apa yang terjadi saat ini adalah kelompok kontraproduktif demokrasi mempertontonkan apa yang disebut intellectual arrogancy yang didasari sifat narsis (Iwan Pranoto, 2018). Celakanya, sifat narsisme yang kini berkembang di media sosial, misalnya, jelas hanya mendapat informasi sepihak dari kelompoknya sendiri yang kemudian diyakini dan menutup diri dari penyeimbang informasi dari luar.

Dari perspektif ini pemaksaan kehendak sering terjadi. Yang dikhawatirkan, muncul politik identitas, misalnya, melahirkan rivalitas dan sentimen atribut agama, seperti pernah terjadi di Maluku, DKI, dan daerah lain yang ujungnya melahirkan permusuhan dan kontraproduktif dengan nilai demokrasi dan agama itu sendiri.

Bagaimanapun, informasi sepihak adalah bukti keterbatasan pengetahuan. Hal itu menjadi jebakan bagi dirinya yang akhirnya merusak tatanan demokrasi. 

Seharusnya, seperti dikatakan Lynch (2017), orang memerlukan kesadaran diri sendiri dan mengakui bahwa pemikirannya mungkin salah. 

Mengingatkan bahwa pengetahuannya sesungguhnya tak sebanyak yang dipercayai. Serta memahami bahwa kemampuan berpikirnya terbatas dan pendapatnya mungkin tak berimbang.

Di sinilah pentingnya sikap bijak yang didasari intelektual tinggi yang tak akan mudah menghakimi orang lain berdasarkan keyakinannya (Leary, et al, 2017). 

Di tengah arus deras global nirbatas sekarang yang sarat benturan berbagai perbedaan, seperti nasionalitas, suku, keyakinan, ideologis, kelas sosial, dan budaya, kearifan kebijakan intelektual menjadi semakin penting.

Menyehatkan demokrasi di negara kita, sistem yang disepakati adalah pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi Pancasila tak menoleransi adanya hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dapat merusak Pancasila dan UUD NRI 1945 itu seperti politik identitas yang menjurus kepada perpecahan bangsa.

Toleransi haruslah bermakna saling menghargai. Seseorang yang intoleransi diartikan sebagai orang yang sulit menerima bayangan situasi yang tidak pasti di masa depan. 

Filosof Theodor Adorno pemimpin Frankfurt School of Critical Theory, pada 1950 berkata, sikap intoleransi merupakan indikator utama kepribadian otoriter. Jika sikap intoleransi ini dipelihara akan berakibat munculnya fasisme.  

Oleh karena itu, iklim demokrasi di Indonesia harus terus disehatkan agar demokrasi menjadi sehat memerlukan topangan budaya ekspresif-estetik yang kuat. Kebebasan berbicara bukan saja suatu hak yang harus dilindungi dari berbagai bentuk upaya pembungkaman, melainkan juga suatu hak positif yang harus terus-menerus diasah agar warga negara cakap mengekspresikan pikiran dan aspirasinya secara argumentatif dan estetik (tanpa kekerasan).

Seperti dikatakan Bentham, John Stuart Mills (2002), kebebasan berbicara itu bukan hal bagus dalam demokrasi karena sering diartikan ‘bebas’ berbicara apa saja tanpa batasan. Oleh karena itu, berbicara dalam konteks demokrasi adalah esensinya mencari kebenaran sehingga harus dilindungi dalam hukum.

Seseorang yang memiliki toleransi tinggi memperbolehkan lawan atau pihak yang menentangnya turut berkompetisi dalam arena politik. Negara yang toleran adalah negara yang mengizinkan semua pihak untuk menjual aspirasinya, tetapi harus dalam bingkai kepastian hukum.

Quote