Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan, sekaligus Pembina Gerakan Nasional Pembrantasan Korupsi (GNPK RI) di Jawa Barat (Jabar) Anton Charliyan mengatakan sudah mengantongi nama-nama Kepala Desa yang diduga menyelewengkan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di wilayah Priangan Timur, Jabar.
Nama-nama itu ia dapatkan dari laporan GNPK RI tentang adanya beberapa kasus dugaan penyelewengan Bansos Dana Desa yang di selewengkan oleh para Kepala Desa, khususnya para Kepala Desa di Priangan Timur.
Baca: Jokowi Minta Penerima Manfaat PKH Bijak Gunakan Bansos
Bansos yang di selewengkan oleh Para Kepala Desa antara lain bantuan pangan non tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Saya akan tindak tegas para Kepala Desa yang terlibat atau diduga menyelewengkan Dana Desa seperti Bansos Desa," tegas Anton, Selasa (9/4).
Anton juga melanjutkan, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti bukti-bukti lengkap yang sudah diterima GNPK. Sebab jika memang penyelewengan anggaran Dana Bansos Desa itu benar, maka telah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
GNPK, lanjut Anton, akan terus mempelajari berkas berkas yang berisi berbagai dugaan penyelewengan, seperti kerjasama antara pendamping dengan oknum Kepala Desa dan Bank dengan mengendapkan dana bantuan. Selain itu banyak juga penyalur dadakan yang sebenarnya adalah para pegawai negeri.
"Semua data dan dokumen sudah ada di kami dan kondisi ini hampir merata diseluruh desa-desa di Jawa Barat sehingga perlu adanya penertiban dan penindakan segera," tegas mantan Kapolda Jabar itu.
Baca: Terima Bansos, Pelajar Diminta Makin Giat Belajar
Anton pun mengatakan berbagai penyelewengan itu harus diberantas agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran tanpa adanya pemotongan atau pengurangan dari yang seharusnya.
"Beberapa masyarakat yang berhasil di wawancarai mengungkapkan, bahwa bantuan tersebut memang diterima tidak sesuai dengan yang dialokasikan oleh pemerintah," pungkas Anton.
