Bogor, Gesuri.id - Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya menegaskan bahwa tidak ada dalam diri kader partai berlambang banteng itu DNA komunisme.
Hal itu dikatakan Atty dalam demonstrasi ratusan kader PDI Perjuangan Kota Bogor baru-baru ini menuntut pengusutan tuntas atas pembakaran bendera partai tersebut dalam demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6).
"Tidak ada DNA Komunis didalam PDI Perjuangan, kami Nasionalis, kami pacasila. Merdekaaaa,” seru Atty saat orasi di Tugu Kujang, Bogor.
Menurutnya, PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang adil, agar tidak terjadi perpecahan diantara anak bangsa.
Baca: Bendera Dibakar, Tanggung Jawab Koordinator Aksi!
“Ini aksi damai, seruan kami agar pelaku pembakaran bendera kami yang provokatif harus diusut tuntas,” tegas dia.
Politisi yang kini duduk di Komisi III DPRD Kota Bogor itu juga menyatakan siap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara RI, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Aksi spontanitas ratusan kader PDI Perjuangan itu berawal dari Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Jalan Ahmad Yani II No 4, Tanah Sareal.
Konvoi pun dilakukan secara tertib di sepanjang jalan Pajajaran dan diisi dengan orasi para fungsionaris di Tugu Kujang. Para anggota dan simpatisan PDI Perjuangan pun tetap menggunakan masker dan menjaga jarak sebagai bagian dari protokol mencegah Covid-19.
Kemudian konvoi dilanjutkan lagi sepanjang Kebun Raya - Istana Bogor.
Baca: Trisila Ateistik? AHY Kurang Baca, Segera Kursus Politik!
Seperti diketahui, ormas yang tercatat ikut demonstrasi menolak RUU HIP dan berujung pada pembakaran bendera PDI Perjuangan antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Mereka menuduh RUU HIP sebagai indikasi kebangkitan komunisme.
Padahal faktanya, RUU HIP diajukan untuk memperkuat Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Anehnya lagi, kelompok-kelompok ini selama ini sepakat dengan sistem Khilafah yang anti Pancasila, sebagaimana tecantum dalam AD/ART FPI.
