Ikuti Kami

Basarah Siap Penuhi Panggilan Polda

Hal ini menyusul sejumlah masyarakat yang mengaku sebagai penganggum Soeharto melaporkan Basarah ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya

Basarah Siap Penuhi Panggilan Polda
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah siap memenuhi panggilan Kepolisian.

Hal ini menyusul sejumlah masyarakat yang mengaku sebagai penganggum Soeharto melaporkan Basarah ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya.

Baca: Basarah: Korupsi PR Bersama dari Era Soeharto

Basarah menghormati hak hukum setiap warga negara yang telah melaporkan dirinya ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya terkait ucapannya soal Soeharto adalah guru korupsi. 

Basarah menganggap hal tersebut hanyalah peristiwa hukum biasa.

"Peristiwa dilaporkannya saya ke Polisi tersebut, saya anggap sebagai peristiwa hukum yang biasa dalam sistem negara hukum Indonesia dan tidak perlu ditanggapi secara luar biasa apalagi dibesar-besarkan. Sebagai warga negara, saya akan hadapi dan ikuti proses hukum tersebut sesuai hukum yang berlaku," ujar Basarah di Jakarta, Selasa (4/12).

Basarah kembali meluruskan bahwa apa yang dia sampaikan merupakan bentuk tanggungjawab dirinya sebagai masyarakat dan juga politisi. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara menyampaikan informasi yang benar dan seimbang terhadap berbagai upaya yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan pada masa jaman Orde Baru sebagai era yang telah dikoreksi bersama sesuai kesepakatan agenda reformasi nasional Indonesia tahun 1998 yang lalu.

Juru bicara tim kampanya nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengimbau agar masyarakat bisa memilih mana-mana saja yang bisa dilanjutkan dan mana yang tidak dari era Orde Baru khususnya masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Hal-hal positif yang pernah dilakukan pada masa Pemeritahan Presiden Soeharto kita lanjutkan tetapi hal-hal buruk dan menyakitkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, utamanya terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto serta dampak sistemik yang ditimbulkannya hingga penyakit korupsi di Indonesia sudah mencapai "stadium 4" pada saat ini harus kita tinggalkan dan buang jauh-jauh," tegas Basarah.

Sebagai suatu bangsa, Basarah mengharapkan Indonesia tidak lagi berjalan mundur ke belakang, tapi justru harus mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik dengan prinsip kejujuran dan gotong royong.

"Semua jasa-jasa baik para pemimpin bangsa kita terdahulu kita hormati dan lestarikan. Namun, kesalahan-kesalahan dan kekeliruannya jangan dibenar-benarkan apalagi akan dilanjutkan, agar kita dapat memetik hikmahnya dan generasi-generasi muda bangsa kita berikutnya dapat hidup lebih lebih baik lagi dan bermartabat," ungkapnya.

Baca: Mendagri Minta Itjen Cermati Wilayah Rawan Korupsi

Pelaporan ini bermula Rabu (28/11) di Megawati Institute, Basarah menanggapi pertanyaan wartawan soal ucapan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan korupsi di Indonesia sepeti penyakit kanker stadium 4. 

Wakil Ketua MPR RI ini lantas mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan warisa orde baru di mana Soeharto adalah guru korupsi yang juga mantan mertua dari Prabowo.

Quote