Bogor, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan Inspektur Jenderal (Purn) Anton Charliyan menegaskan kedepannya harus dilakukan Penelitian Khusus (Litsus) bagi setiap warga negara yang ingin bekerja di pelayanan publik.
Hal itu dikatakan Anton ketika berbicara dalam Seminar Dialog Kebangsaan bertema “Indahnya Keberagaman Menuju Indonesia Maju” di aula Makorem 061 Surya Kancana (SK), Bogor, baru-baru ini.
Baca: Tangkal Radikalisme, Ganjar Lakukan Litsus Kepala Sekolah
“Semua lini, terutama birokrasi harus di litsus. Jika tidak mau terima Pancasila, jangan diterima di birokrasi dan silahkan keluar dari Indonesia,” kata Anton.
Anton yang juga mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) ini menambahkan,saat ini di wilayah Jawa Barat, sudah 40 persen warganya terpapar paham Khilafah.
Bahkan saat Pilpres lalu, angka ini naik menjadi 60 persen. Bahkan Anton mengungkapkan, di sebuah SMP di Jabar, siswanya lebih memilih Khilafah daripada ideologi Pancasila yang sudah diakui bersama oleh seluruh komponen bangsa sebagai dasar negara Republik Indonesia.
“Radikalisme dan intoleran ini masalah ideologi. Hanya saja kelompok radikal ini selalu bawa-bawa agama saat menjalankan misinya. Makanya sekarang Polri dan TNI pakai ulama yang bebar untuk berdakwah tentang bahaya radikal ini. Ruang publik harus terturup bagi kelompok yang senangnya menebar kebencian dan kekerasan,” kata Anton.
Baca: Kang Hasan Nilai Sumpah Setia ke Pancasila Harus Dijiwai
Anton menambahkan, para radikalis itu kerap menebar kebencian serta meng-kafir-kafirkan orang.
“Seseorang masuk surga atau tidak, itu karena ahlaknya dan bukan yang lain. Ini orang kalau nggak sejalan dengan pemikiran mereka, langsung kafir. Pemerintah harus bertindak progresif, karena perbuatan kelompok ini berbahaya,”ujarnya.
