Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan dirinya siap bertanggung jawab dan menjamin tidak ada aliran dana hasil korupsi yang masuk ke PDI Perjuangan. Hasto mengatakan pemecatan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dari partai adalah bukti bahwa mereka bersih.
Baca: Sekjen Hasto: Tidak Ada Dana Bantuan dari Hasil Korupsi
“Kalau ada aliran ke PDI Perjuangan, ya, itu kami enggak berani memecat. Ketua kami kan pecat yang bersangkutan, kami berikan sanksi pemecatan kepada Pak Sunjaya,” kata Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).
Ia mengatakan tindakan korupsi memang sangat mungkin dilakukan, karena PDIP memiliki 18,7 juta anggota. Tugas mereka sebagai pengurus partai, kata Hasto, adalah menertibkan anggotanya yang terbukti melakukan korupsi.
Hasto menambahkan partai politik tidak diharamkan menerima dana bantuan. Ia mengatakan parpol dibolehkan oleh undang-undang untuk menerima bantuan, Rp 25 miliar bagi korporasi, dan Rp 2,5 miliar dari orang per orang.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Nico Siahaan, sebagai ketua penitia kepemudaan dalam peringatan hari Sumpah Pemuda dengan tema Satu Indonesia Kita yang diselenggarakan PDIP pada 28 Oktober 2018. KPK menduga Sunjaya menyumbangkan uang sebesar Rp 250 juta yang berasal dari fee yang ia terima pada acara ini.
Baca: Nico: Di PDI Perjuangan Budaya Gotong Royong Sudah Terbiasa
Politikus PDI Perjuangan ini mengakui adanya bantuan dana sumbangan sebesar Rp 250 juta dari Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadi Sastra. Bantuan itu diberikan di rapat terbuka bersama panitia acara kepemudaan. Adapun saat ini, menurut Nico, panitia telah mengembalikan dana tersebut ke KPK pada Kamis, 29 November 2018 kemarin.
"Setelah Sunjaya ke OTT KPK, dana itu kami amankan dan tidak digunakan untuk kegiatan kepemudaan. Panitia memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut ke KPK," ujarnya.
