Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi, Hendrawan Supratikno, menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) yang menyebut Presiden Joko Widodo bohong terkait swasembada padi, jagung, dan kedelai.
Baca: Stop Impor Beras, Kembali ke Ekonomi Berdikari
Hendarwan meminta Titiek bisa membedakan antara bohong dan tidak mencapai target.
"Harus dibedakan antara bohong dengan target yang tidak tercapai karena kekeliruan asumsi dan data yang digunakan," ungkapnya, Rabu (14/11).
Hendrawan pun mengingatkan soal data pertanian yang kerap simpang siur. Ia meminta juga menyebut impor bisa dilakukan manakala kebutuhan dalam negeri lebih besar dari kemampuan yang dapat dihasilkan.
"Data Kementan, Bulog, Kemenperin (Dirjen Agro-Industri), Kemendag, dan BPS tidak sama. Baru-baru saja disepakati, untuk beras yang digunakan data BPS (Badan Pusat Statistik). Tekad membangun sistem satu data harus kita dukung. Selama ini orang menggunakan berbagai data untuk cari komisi/fee," sebut Hendrawan.
"Selama ini dilakukan impor juga untuk menjaga stok dan kepentingan pengendalian harga/inflasi," tambah anggota Komisi XI DPR itu.
Baca: Ono Minta Pemerintah Perbaiki Data Produksi Beras
Meski begitu, Hendrawan menyebut memang sudah seharusnya swasembada pangan, energi, dan pembiayaan pembangunan menjadi prioritas. Hanya, ia tak setuju dengan Titiek yang menggeneralisasi kebijakan belum tercapai sebagai kebohongan.
"Kalau belum tercapai, janganlah dibilang bohong. Banyak faktor yang harus kita benahi. Jangan mudah putus asa, fatalistik, dan mengharap keajaiban datang secepat petir di musim hujan," sebut Hendrawan.
