Jakarta, Gesuri.id - Badan Penelitian Pusat (Balitpus) PDI Perjuangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Genggam Tangan Persatuan Dengan Jiwa Gotong-Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam” yang dibuka secara resmi oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Gedung DPP PDI Perjuangan, Kamis (6/1/2023).
Agenda ini dihadiri para pakar dan pemerhati politik (opinion leader) Adi Prayitno, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si, Pangi Syarwi Chaniago, S.I.P., M.I.P., Ubedilah Badrun, Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Ph.D., Yudi Latif, Ph.D, Fachry Ali, Arya Fernandes, dan Philips J. Vermonte, Ph.D.
Baca: Jelang HUT, PDI Perjuangan Terima Masukan 'Opinion Leader'
Hadir juga fungsionaris DPP PDI Perjuangan yakni, Ahmad Basarah, Mindo Sianipar, Djarot Saiful Hidayat, Rudianto Tjen, Tri Rismaharini, Yasonna Laoly, Sukur Nababan, serta pengurus Balitpus PDI Perjuangan.
Ketua Dewan Pakar Balitpus PDI Perjuangan, Sonny Keraf saat mengawali diskusi tersebut mengatakan, diskusi bertujuan untuk mendiskusikan dan membahas isu-isu strategis bagi masa depan bangsa. Diskusi diselenggarakan dalam rangka HUT ke-50 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2023.
PDI Perjuangan lahir melalui perjuangan panjang dan penuh rintangan, sehingga eksistensi PDI Perjuangan tidak serupa dengan kelahiran banyak partai yang muncul di era reformasi karena ingin mendapat "bagian" dalam proses kekuasaan.
“Sejak dideklarasikan 10 Januari 1973, perjalanan sejarah PDI dihiasi berbagai konflik internal yang dipengaruhi campur tangan pihak eksternal. Sebelum Megawati Soekarnoputri tampil, upaya menjadikan PDI sebagai partai besar tidak pernah bisa dilakukan karena begitu kuat cengkeraman kuku penguasa saat itu dan ditambah ketidakseriusan sebagian kalangan elit partai untuk menegakkan kemandirian partai," katanya.
Di era kepemimpinan Megawati, tambahnya, maka partai kemudian mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan yang kian menjadi partai yang besar dan mengalami tiga kali kemenangan Pemilu (1999, 2014, dan 2019) serta banyak kadernya menduduki posisi penting di eksekutif dan legislatif, bahkan menjadi presiden RI.
Dikatakan Sonny, bahwa pencapaian ini tidak diperoleh dengan mudah karena membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan konsolidasi yang matang di tengah percaturan politik yang dinamis.
Di sisi lain, Sonny juga menyebut bahwa diskusi tersebut sebagai proses dalam menyusun visi misi calon presiden dari PDI Perjuangan. Terkait hal itu, Sonny menegaskan bahwa PDI Perjuangan selalu mengedepankan tradisi intelektual dan gotong-royong mencapai kesepakatan bersama.
Persoalan lain yang disoroti Sonny adalah aspek manajemen partai. Ia menilai, berbagai tantangan dan dinamika yang dilalui hingga kini PDI Perjuangan melakukan refleksi ke dalam dan berhasil menjadikan sejarah Orde Baru menjadi partai yang manajemennya baik.
“Partai ini berdiri di atas puing-puing Orde Baru. Kami harus membangun dari segala puing-puing partai dari jejak Orde Baru dan sejarah itu yang menjadikan PDI Perjuangan bertransformasi menjadi partai yang matang,” tegas Sonny.
Sonny menambahkan bahwa partai harus menjadi wadah aspirasi rakyat yang konsisten.
"Kami sedang membangun kembali mimpi Bung Karno dengan konsen membangun manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat benar-benar tercapai," ujarnya.
Sementara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam sambutannya ketika membuka diskusi menegaskan, saat ini PDI Perjuangan telah menjadi partai yang dewasa dan mengalami kestabilan dalam jangka waktu yang panjang di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. PDI Perjuangan juga menjadi partai terbesar di Indonesia yang diharapkan akan selalu mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk terus memegang kemudi pemerintahan.
“PDI Perjuangan juga diharapkan mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia ke depan. PDI Perjuangan diharapkan menjadi lokomotif pembangunan nasional yang berdikari yang akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern dan kuat; bangsa yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian," kata Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan selalu mengutamakan tradisi intelektual untuk memperkuat partai dalam menyambut agenda-agenda partai dan memberikan masukan kepada pemerintah.
“Setiap ulang tahun partai kami konsisten meminta masukan dari para pakar kepada PDI Perjuangan karena ini merupakan tanggung jawab PDI Perjuangan terhadap masa depan bangsa. Selain itu dalam rangka menyusun visi dan misi calon presiden dari PDI Perjuangan untuk kepentingan kolektif bangsa," tambah Hasto.
Hasto juga menyoal sistem politik yang kental dengan politik transaksional yang merusak demokrasi Pancasila. PDI Perjuangan melakukan otokritik bagaimana ruang lingkup pembahasan politik anggaran dan kepentingan demokrasi yang diwarnai dengan kejahatan transaksional.
"Kami juga telah melakukan kajian-kajian termasuk belajar dari keberhasilan Korsel, belajar dari Tiongkok, belajar dari Afrika dan populisme yang terjadi di Afrika dan Amerika Latin," ujar Hasto.
Pada aspek budaya, Hasto menegaskan bahwa narasi kebudayaan perlu dikonsolidasikan dan dihidupkan kembali sebagaimana yang terjadi di Tiongkok dengan melakukan hegemonik atas kebudayaan untuk berbicara kepada dunia dengan membangun peradaban dunia di atas fondasi kebudayaan.
“Hal yang terjadi di Tiongkok ini sebenarnya tradisi kita dengan berakar pada kebudayaan bangsa. Kita harus menghidupkan nilai dan tradisi kebudayaan kita menjadi kekuatan bangsa," tegasnya.
Baca: Indikator PDI Perjuangan Pantas Disebut Partai Modern
Ia juga meminta para pakar dan pemerhati politik dalam diskusi tersebut memberikan kritikan dan masukan yang progresif terhadap masa depan partai.
“Kesempatan ini kami meminta masukan dan kritikan yang membangun untuk kemudian akan kami rumuskan sebagai gagasan yang membumi dan visioner termasuk kelembagaan partai dengan melihat aspek-aspek pendidikan politik dan ideologis dan lainnya," pungkasnya.
Lebih lanjut, Hasto juga memberikan pandangan reflektif atas keresahan lembaga survei di mana persentase ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik sangat rendah.
"Ada keresahan bagi partai politik, dan ini tanggung jawab bersama dalam manajemen parpol di mana ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik terendah. Maka, hal ini harus diubah agar dinamika partai politik harus berjalan dengan harapan masyarakat dan kesadaran akan tanggung jawab membangun negara betul-betul menjadi pekerjaan bersama," tegas Hasto.
Kontributor: Yogen Sogen.
