Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan filsafat ideologi bangsa itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, khususnya menyangkut prinsip politik dan ekonomi.
Sebab, saat ini kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi hingga tak sejalan dengan filsafat Pancasila.
Hasto menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara utama dalam diskusi virtual dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, yang digelar Megawati Institute, bertema 'Pancasila Dalam Tindakan Politik', Kamis (18/6/).
Baca: Pasca Pandemi Corona, IPTEK Gantikan Sistem Rakus
"Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok, itu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya. Pancasila tidak dipahami keseluruhan api penggeraknya di dalam merubah tata pergaulan hidup yang menghisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya," ujar Hasto.
Untuk itu, lanjut Hasto, Indonesia harus kembali pada khittah atau landasan perjuangannya, dengan berhenti memakai cara pandang yang sempit.
Secara khusus, Hasto mengatakan pihaknya melihat yang menjadi skala prioritas saat ini adalah menjalankan praktek gotong royong, yang utamanya guna memercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, terutama di ranah perekonomian.
Maka, konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai spirit pasal 33 UUD 1945 harus ditempatkan sebagai skala prioritas.
Dalam konteks itu, lanjut Hasto, filsafat Pancasila sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik untuk menghindari demokrasi politik yang diwarnai kapital alias kepentingan pemilik modal.
"Jadi bagaimana kita harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan, dijalankan sebaiknya. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal," ujar Hasto.
Baca: Sabam: Terapkan Pancasila dari Diri Sendiri
Lebih lanjut, Hasto menilai tantangan saat ini adalah pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal Indonesia memiliki pasal 33 UUD 1945 yang harusnya direalisasikan.
"Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang," ujar Hasto.
"Ketika bicara Pancasila dalam tindakan, harusnya ada satu kata dan perbuatan dalam filsafat dan nilai Pancasila, yang terwujud dalam perbuatan politik. Bagi PDI Perjuangan, dalam konteks itu pula penguatan parpol sangat penting agar terjadinya konsolidasi demokrasi dalam spirit Pancasila, agar wajah ekonomi kita berkeadilan," beber politikus asal Yogyakarta itu.
