Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Pejuangan Adian Napitupulu mempertanyakan kritik sebagian pihak yang mengatakan demokrasi dan HAM di era Presiden Jokowi mengalami kemunduran.
Adian mempertanyakan bahan perbandingan yang digunakan oleh para pihak yang tersebut.
Baca: Anies Diisukan Nyapres, Adian Beri Tanggapan Menohok
Hal itu dikatakan Adian ketika menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya dalam talkshow sebuah stasiun televisi swasta, baru-baru ini.
“Lima tahun Jokowi dibandingkan dengan kapan? Jadi harus jelas, jangan abstrak. Sehingga kita bisa lihat maju atau mundur, bertambah atau berkurang,” kata Adian.
Adian mencontohkan soal beberapa pihak yang mengatakan saat ini dwifungsi militer muncul lagi. Adian mempertanyakan pengetahuan mereka soal dwifungsi.
“Lu tahu gak dwifungsi itu apa? Dwifungsi itu ada Fraksi ABRI di parlemen, tentara aktif bisa jadi Bupati, Gubernur dan sebagainya. Teman-teman yang kemarin bicara dwifungsi tahu gak itu? Kenapa dalam contohnya tidak ada?” ujar Adian.
Ketika Usman mengungkapkan indeks kebebasan di Indonesia yang semakin menurun sekarang menurut Freedom House, Adian pun mempertanyakan tolok ukur indeks tersebut.
Baca: Adian Beberkan Kenapa Jabar Jadi 'Medan Berat' Nasionalis
Sebab ada berbagai fakta yang menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan tanpa hambatan.
“Pemilu langsung, pilkada serentak, pilpres dan pileg serentak itu juga harus dihitung, tak bisa dinafikan. Apakah itu juga dihitung dalam penentuan indeks tersebut atau tidak? Makanya menurut saya parameter indeks itu kita bedah, jangan-jangan tidak sesuai antara yang mereka hitung dengan apa yang kita hitung,” tegas Adian.
