Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta 'walk out' dari rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.
Baca: Anggaran Pendamping RW Rancu, Gembong: Tidak Bermanfaat
Hal itu dilatarbelakangi oleh keputusan pimpinan Banggar yang mencoret anggaran pembangunan dan prasarana Aliran Barat senilai Rp21 miliar yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI.
Anggota fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmudah menilai keputusan pimpinan Banggar tersebut tidak tepat. Sebab, forum banggar tidak memberikan kesempatan kepada Dinas SDA untuk menjelaskan alasan pengajuan anggaran tersebut.
"Kenapa semua yang dianggarkan dicoret? Kan mereka sudah mengajukan berarti kan mereka butuh itu, jangan semuanya main drop dong," kata Ida dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/9).
Menanggapi sanggahan Ida, Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan yang juga pimpinan Banggar menyebut keputusan itu diambil karena Kepala Bidang Aliran Barat Dinas SDA tak sanggup menggunakan anggaran yang diajukan dalam waktu dua bulan.
"Ini kan sudah dibahas, dan dikatakan bahwa enggak cukup waktunya, kan harus melalui proses lelang, apa boleh kalau tidak lewat lelang?" ucap Ferrial.
Ida tak setuju dengan alasan yang disampaikan Ferrial. Sebab, menurutnya jika dinas mengajukan anggaran artinya dinas siap untuk menjalankan anggaran tersebut.
"Ngapain semua pada bikin usulan kalau enggak bisa mengajukan, didrop semua, saya bingung deh. Jangan takut menjalankan kalau emang enggak ada titipan," tutur Ida.
Namun, Ferrial tidak mengubah keputusan dan tetap mencoret anggaran tersebut.
"Menurut saya ini tidak fair maka saya keluar dari ruangan," kata Ida.
Berdasarkan pantauan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono telah lebih dulu meninggalkan rapat banggar tersebut.
"Enggak jelas ini," kata Gembong sembari keluar dari ruangan.
Tak hanya Gembong dan Ida, anggota fraksi PDI Perjuangan lainnya juga memilih meninggalkan forum rapat. Mereka di antaranya Pantas Nainggolan, Cinta Mega, dan Magdalena Usu.
Baca: Pantas: Sikap Pemprov DKI Sangat Tidak Konsisten Soal PMD
Selain anggaran Pembangunan dan Prasarana Aliran Barat, DPRD DKI juga mencoret anggaran Pembangunan dan Prasarana Aliran Tengah senilai Rp1,9 miliar serta mencoret anggaran Pembangunan dan Prasarana Aliran Timur senilai Rp 45,4 miliar.
