Ikuti Kami

PDI Perjuangan NTB: Kunker Anggota DPRD Cuma Jalan-Jalan

Rachmat: Mana itu bukti kesepakatan tertulis antara NTB dengan negara tujuan. Tunjukkan dong...

PDI Perjuangan NTB: Kunker Anggota DPRD Cuma Jalan-Jalan
Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat (tengah).

Mataram, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan kepergian sejumlah anggota DPRD NTB ke luar negeri dalam rangka kerjasama bilataral Pemprov NTB dengan sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Prancis dan Belgia, murni untuk jalan-jalan saja. 

Pasalnya, jika ada pertemuan di berbagai KBRI, hal itu lebih pada pertanggung jawaban perjalanan berupa tanda tangan dan cap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) semata.

"Mana itu bukti kesepakatan tertulis antara NTB dengan negara tujuan. Tunjukkan dong, kok hanya foto selfie di negara tujuan yang banyak mereka tonjolkan di media sosial. Rakyat butuh bukti MoU tertulis bukan foto lagi happy-happy dan jalan-jalan diatas penderitaan rakyat saat ini," ujarnya, Minggu (18/8).

Kepergian para anggota DPRD NTB ke luar negeri itu dimulai pada 3 Agustus dan baru pulang pada 9 Agustus. Rombongan kedua akan berangkat pada 13 Agustus dan pulang pada 19 Agustus 2019,

Rachmat mengungkapkan, izin Menteri Dalam Negeri yang menjadi klaim mereka bahwa kepergiannya legal, memiliki makna penerbitan administrasi keberangkatan. Administrasi keberangkatan itu berupa visa dan permit. 

"Jadi, itu bukan untuk izin mereka pergi kesana," kata Rachmat.

Rachmat melanjutkan, pertemuan resmi di KBRI yang dilakukan para anggota DPRD NTB selama mereka berada di negara tujuan, tak ubahnya  pertemuan penghormatan tamu yang berkunjung. Hal itu memang menjadi tradisi pihak KBRI. 

"Kalau pertemuan itu dibilang kesepakatan jelas bukan," ucap Rachmat.

Terkait klaim promosi pariwisata NTB ke sejumlah negara Eropa, Rachmat menegaskan sejumlah negera tersebut bukanlah negara penyedia pasar serta daerah tujuan pariwisata NTB selama ini.

Sehingga, dalam pertemuan mereka tidak terlihat OPD terkait yang melakukan pendampingannya. Bahkan, faktanya, Dinas Pariwisata selaku leading sektor pariwisata justru dikerdilkan anggarannya untuk sekadar meloloskan kegiatan kunker ke luar negeri para anggota DPRD tersebut.

"Bagaimana OPD pemprov NTB mau bangun daerah jika anggarannya oleh DPRD dirasionalisasi hanya sekadar memuluskan rencana kunker ke luar negeri," tegas Rachmat.

Quote