Ikuti Kami

PDI Perjuangan Pilih Siapkan Agenda Strategis MPR

Bagi PDI Perjuangan adalah apa agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR.

PDI Perjuangan Pilih Siapkan Agenda Strategis MPR
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Foto: detik.com.

Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menyambut baik banyaknya partai politik yang menginginkan posisi Ketua MPR RI, termasuk Partai Gerindra. 

Meskipun demikian, partai berlambang banteng ini lebih fokus menyiapkan agenda strategis MPR lima tahun ke depan.

Baca: Demokrat Incar Kursi Ketua MPR, Ini Nasihat PDI Perjuangan

"Yang terpenting bagi PDI Perjuangan adalah apa agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Jadi, kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strtegis lembaga MPR," ungkap Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat dihubungi, Jumat (19/7).

Adapun  agenda strategis MPR RI untuk lima tahun ke depan antara lain mendorong pelaksanaan amandemen terbatas UUD NRI
 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana,  terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.

Selain itu, kata Basarah, juga untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi  negara. Pasalnya, saat ini secara fungsional kelembagaan, MPR merupakam satu-satunya lembaga negara yang dapat merubah UUD serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan.

"Agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para Pendiri Negara dahulu," papar Basarah.

Wakil Ketua MPR RI itu menyebutkan saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yakni MPR dan BPIP.

Tujuannya, agar kedua lembaga tersebut berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.

"Pada intinya, dalam hal komposisi pemilihan Pimpinan MPR nanti, PDI Perjuangan lebih fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, dan bukan semata-mata perebutan jabatan," kata Basarah.

Dia bahkan menegaskan bahwa PDI Perjuangan siap mendukung siapa pun calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan. Termasuk mengajukan nama kader partainya jika agenda tersebut ditolak oleh calon-calon Ketua MPR dari parpol lain.

"Maka tidak menutup kemungkinan demi kepentingan bangsa yang besar dan menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, PDI Perjuangan juga akan siap untuk menugaskan kadernya untuk menjadi Ketua MPR," ungkap Basarah.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan sebenarnya partainya juga berhak untuk mencalonkan kadernya menjadi calon Ketua MPR karena memang tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang membatasi sebuah parpol untuk dapat menjadi Ketua DPR dan sekaligus menjadi Ketua MPR. 

Namun, secara etika politik kami dalam posisi menghormati keinginan beberapa parpol yang ingin menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR.

Basarah mengatakan PDI Perjuangan sendiri masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan Kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi Pimpinan MPR. 

"Kami berharap pada akhirnya pemilihan Pimpinan MPR dapat diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat dan bukan dengan cara voting," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PartaiGerindra di DPR RI, Sodik Mudjahid mengatakan, rekonsiliasi tak harus dimulai dari presiden terpilih Joko Widodo dan mantan calon presiden Prabowo Subianto.

Baca: PDI Perjuangan: MPR Harus Jadi Lembaga Tertinggi

Menurut dia, rekonsiliasi bisa dimulai dari para wakil rakyat di parlemen terutama pada saat pemilihan pimpinan MPR 2019-2024 dengan sistem paket. Menurut Sodik, semangat rekonsiliasi juga harus diikuti oleh para pimpinan partai politik yang ada di parlemen terutama dalam menetapkan ketua MPR.

Sodik mengusulkan, komposisi pimpinan MPR dan DPR periode 2019-2024 adalah Gerindra sebagai ketua MPR dan PDI Perjuangan sebagai ketua DPR RI.

"Terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR, Gerindra Ketua MPR, PDI Perjuangan ketua DPR dan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia," kata Sodik.

Quote