Ikuti Kami

Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Pentingnya GBHN

GBHN diperlukan mempunyai perencanaan menyeluruh di berbagai bidang untuk jangka panjang 50-100 tahun ke depan.

Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Pentingnya GBHN
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Foto: Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.

Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebutkan perlunya menghidupkan kembali amandemen terbatas UUD 1945 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk mengakomodasi rencana Presiden Joko memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

Hasto mengatakan, GBHN  diperlukan mempunyai perencanaan menyeluruh di berbagai bidang untuk jangka panjang 50-100 tahun ke depan. Hasto menyebut rencana memindahkan ibu kota sebagai kesadaran geopolitik dan geostrategis jangka panjang serta kesadaran Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Baca: Amandemen Terbatas, PDI Perjuangan Sependapat dengan Jokowi

"Kalau tidak ada haluan negara 2024 presidennya ganti tiba-tiba ibu kota dipindahkan ke Wonosari, Gunungkidul sana," ujar Hasto saat upacara HUT ke-74 RI di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Hasto menuturkan haluan negara dibutuhkan sebagai perencanaan dan arah masa depan terhadap politik ekonomi pangan, energi, kebudayaan, keuangan dan pertahanan supaya berdaulat di bidang tersebut. 

Haluan tersebut agar perencanaan menjadi jelas mana sumber pangan mana pusat industri dan sebagainya.

"Untuk itu mohon doa kita akan terus melakukan lobi politik sehingga amandemen terbatas benar-benar diabdikan untuk tujuan nasional kita pentingnya haluan negara agar kita konsiten dalam berkemajuan membangun masa depan bersama," kata Hasto.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut, fraksi-fraksi sudah sepakat akan rencana amandemen terbatas UUD 1945 dengan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan menolak amandemen terbatas UUD 1945 dan upaya menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Baca: Pemilihan Presiden Tetap di Tangan Rakyat

"Saya ini kan produk pemilihan langsung," ujar Jokowi ketika makan siang bersama para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

Jokowi menyatakan, GBHN juga tidak diperlukan lagi. Alasannya, zaman bergerak dengan cepat dan dinamis sehingga harus ditanggapi dengan cepat. Jokowi menyatakan, GBHN juga tidak diperlukan lagi. Alasannya, zaman bergerak dengan cepat dan dinamis sehingga harus ditanggapi dengan cepat.

Quote