Tangerang, Gesuri.id - Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea berharap insan pers memiliki memiliki jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Hal tersebut membuat jurnalis lebih terjamin jika terjadi kecelakaan kerja saat melaksanakan tugasnya sebagai wartawan.
Baca: Jelang HPN, Risma Mengaku Prihatin dengan Gaji Wartawan
“Kami di Komisi IX terus mendorong bersama-sama, sering membicarakan tentang kesejahteraan pers, dan jurnalis harus sejahtera,” kata Marinus di Tangerang, Minggu (10/2).
Ia mengatakan, dalam Peraturan perundang-undangan, jurnalis dapat dijamin pada golongan tenaga kerja formal maupun informal, dimana ada perusahaan yang memberi gaji juga ada penghasilan di luar perusahaan.
“Wartawan dapat digolongkan dalam tenaga kerja formal, ada yg memberi gaji, ada juga yang lain, dalam kelompok bisnis ada unsur yang tidak terpenuhi, tapi tetap wajib mendapatkan perlindungan Ketenagakerjaan, dalam kategori tenaga kerja informal,” ujarnya.
Ia mengatakan, perusahaan pers pun seharusnya dapat menjadikan jurnalisnya perlindungan jaminan kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pasalnya, resiko seorang jurnalis dalam peliputan berita sangatlah besar.
“Kalau perusahaan secara resmi mempekerjakan wartawan, perusahaan punya kewajiban untuk membayarkan iurannya, tarif sudah ada rumusnya sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan,” tutur Politisi PDI Perjuangan itu.
Ia pun mengimbau kepada para jurnalis dan pemilik media untuk mendaftarkan diri maupun secara organisasi ke BPJS Ketenagakerjaan.
Baca: HPN 2019, Masyarakat Masih Percaya Media Konvensional
Hal tersebut untuk perlindungan diri dan meringankan beban jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Kita himbau masuk dan mendaftarkan diri, karena kalau terjadi kecelakaan saat meliput berita, kalau sudah terlindungi dengan BPJS akan lebih meringankan beban jika ada hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.
