Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan rasio defisit APBN Indonesia masih tergolong rendah bila dibanding dengan negara lain.
Namun, lanjutnya, rasio defisit anggaran di dalam APBN Indonesia dinilai bukanlah sebuah permasalahan asalkan masih dalam batas aman dan benar-benar digunakan untuk sektor produktif yang bisa melesatkan kinerja perekonomian nasional.
"Defisit anggaran Malaysia tujuh persen, Filipina enam persen, Vietnam lima persen. Kita dikasih maksimal tiga persen, tapi yang diajukan (pemerintah) hanya 1,5 persen," kata Said, dilansir dari brito.id.
Baca: Defisit Negara Turun, Jokowi Pilih tak Ajukan APBNP
Menurut dia, untuk itu rasio defisit dalam RAPBN 2020 dapat ditingkatkan guna mencapai target pembangunan dan benar-benar diperuntukkan untuk kinerja di sektor produktif.
Politisi PDI Perjuangan itu juga berpendapat bahwa utang bila dikelola secara maksimal dan bermanfaat itu tidak masalah sehingga pemerintah tidak perlu bersikap cemas dengan stigma yang berkembang di masyarakat tentang buruknya utang sebuah negara.
Apalagi, lanjutnya, tuntutan untuk mencapai target kinerja tahun mendatang dirasa lebih kompleks dan berat sehingga membutuhkan penguatan anggaran pada APBN 2020.
Ia mencontohkan dalam hal subsidi energi di mana dibutuhkan pengawasan terhadap perdagangan gas elpiji tiga kilogram sehingga peningkatan pengawasan untuk hal semacam itu dinilai memerlukan suatu penguatan anggaran.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengupayakan target defisit anggaran pada akhir 2019 bisa terjaga sesuai asumsi APBN sebesar Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
"Defisit anggaran 1,84 persen ini cukup suportif untuk mendukung pertumbuhan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (21/6).
Sri Mulyani menjelaskan kegiatan ekonomi hingga akhir Mei 2019 masih kurang terakselerasi yang terlihat dari pertumbuhan penerimaan perpajakan yang melambat.
Padahal, tambah dia, kegiatan belanja pemerintah sedang tumbuh pesat terutama bagi Kementerian Lembaga seiring dengan tingginya belanja pegawai dan barang.
Dalam lingkungan yang dinamis seperti ini, maka pengelolaan defisit anggaran harus dilakukan secara hati-hati, terukur dan transparan agar kredibilitas APBN tetap terjaga.
Baca: Menakar Jurus Baru Jokowi Dalam Penyelamatan Rupiah dan APBN
Pengelolaan ini penting supaya realisasi pembiayaan tidak makin melebar tinggi dan APBN bisa menjadi stimulus untuk menggairahkan kembali kinerja perekonomian.
"Kalau ekonomi melemah, defisit pasti terpengaruh. Namun defisit bukan harga mati tapi dinamis, karena APBN merupakan instrumen kebijakan bukan tujuan," ujarnya.
