Pangkalpinang, Gesuri.id – PDI Perjuangan mengincar 21 kursi dari Pulau Sumatera pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Pasalnya pada Pemilu 2014 lalu, PDI Perjuangan hanya mampu meraih 11 kursi dari Sumatera.
"Peningkatan paling drastis diharapkan dari Sumatera sehingga bisa memberikan kontribusi lebih banyak pada target kursi di DPR RI sebanyak 154 kursi." kata Wakil Bendahara Internal DPP PDI Perjuangan, Rudianto Tjen kepada wartawan disela-sela Rakorda PDIP, di Soll Marina, Minggu (14/10/2018).
Menurut Rudianto, pada Pemilu 2019 nanti, PDI Perjuangan menargetkan menambah 49 kursi untuk DPR RI. Sedangkan di Pemilu 2014 lalu, PDI Perjuangan mendapatkan 109 kursi dari 23.681.471 atau 18,95 persen suara sehingga dengan begitu, PDI Perjuangan menargetkan 154 kursi.
"Dari total 109 kursi pada Pemilu 2014 lalu, ia mengharapkan dukungan masyarakat agar kembali memenangkan pesta demokrasi serentak 17 April 2019 mendatang. Begitu juga untuk DPRD provinsi sekarang 10 kursi, kita harapkan peningkatan yang signifikan. Kalau besar lagi timnya, kita mudah untuk bergerak memperjuangkan aspirasi masyarakat ditingkat provinsi. Dari 10 kursi, minimal mendapatkan 15 kursi pada Pemilu 2019,” harapnya.
Dia menambahkan, tujuan digelarnya Rakorda untuk menyamakan persepsi dan menyamakan langkah untuk persiapan pemenangan pemilu legislatif dan presiden 2019. “Karena dari waktu ke waktu, perjalanan ini semakin dinamis. Dinamikanya berubah dan selalu kita evaluasi. Dan kita harus uptodate dan apa harapan masyarakat itu, kita berusaha semaksimal mungkin dapat memuaskan konstituen kita,” kata Rudi.
“Sehingga kita berharap, mayoritas masyarakat ini sepaham dengan kita, dapat memenangkan Jokowi-Maruf Amin. Begitu juga untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kalau bisa semuanya bersama PDI Perjuangan, agar semuanya berjalan satu garis,” ujarnya.
Pada pemilihan presiden 2014 lalu, PDI Perjuangan, lanjutnya, mendulang 67 persen suara sah nasional. Pada Pemilu 2019 ini, PDI Perjuangan menargetkan dapat memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebesar 80 persen.
“Kenapa, karena sekarang presiden menjalankan pemerintahannya pada jalur yang benar. Kita harapkan periode kedua, bisa menyeleaikan program-program strategisnya. Contoh, kontrak karya dengan asing, semuanya bisa kita ambil alih, agar pemerintah dapat mengambil kontrak itu dan hasilnya untuk masyarakat Indonesia. Pemerataan jalan, tol dari Jakarta ke Surabaya dulu katanya tidak mungkin, sekarang terjadi. Dulu mudik lebaran dua hari, sekarang cukup 10 jam. Begitu juga dengan transportasi di Papua, sekarang sudah dibuat jalan raya,” jelasnya.
“Orang Papua dulu bilang memang hidup dari lahir sudah mahal. Melihat terobosan oleh pak Jokowi. BBM, semen sekarang satu harga. Makanya kita harapkan, masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat menikmati keadilan di negeri ini. Jangan ada perbedaan diantara kita semua,” tegasnya.
