Jakarta, Gesuri.id - Demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merebak di beberapa kota. RUU ini ditolak karena dinilai tidak sesuai syariat Islam.
Para penolak yang memang rata-rata berasal dari kalangan Islam konservatif, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mereka menilai RUU PKS menyuburkan perzinahan, pelacuran hingga perilaku penyimpangan seksual seperti menyukai sesama jenis.
Baca: Diah Puji Draft DIM Terbaru RUU PKS, Lebih Agamis
Menanggapi penolakan tersebut, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilainya sebagai hal yang menyedihkan. Sebab, UU sejenis dengan RUU PKS ini sudah diterapkan di Maroko dan Tunisia yang notabene merupakan negara-negara berbasis Islam.
"Para penolak itu tidak membaca RUU ini. Dan saya juga menyesalkan RUU PKS ini sudah berkali-kali terkena hoaks, misalnya dituduh melegalkan perzinahan dan LGTB," kata Eva kepada Gesuri.id di Jakarta, Kamis (19/9).
Eva menyinggung ketika salah satu tokoh Islam Konservatif, Ustaz Tengku Zulkarnain meminta maaf karena berpendapat yang salah tentang RUU PKS. Sebelumnya, Tengku menyebut pemerintah akan melegalkan zina dan menyediakan alat kontrasepsi untuk remaja lewat RUU PKS.
Padahal, tegas Eva, semua hal itu tidak ada di RUU PKS. RUU itu murni untuk perlindungan kepada para korban kejahatan seksual yang selama ini sudah didampingi Komnas Perempuan beserta jaringan-jaringannya.
"Jadi basisnya RUU ini adalah kebutuhan dan data, bukan prasangka maupun impian yang tak ada dasarnya. Dan sudah ada data tentang 9 jenis kejahatan seksual yang harus diatasi, sehingga jika ada penolakan, para penolak itu tak memiliki kemanusiaan," kata Eva.
Baca: Kasus Baiq Nuril, RUU PKS Mendesak Disahkan
Eva melanjutkan, puluhan tahun bangsa ini merayakan Hari Ibu dan Hari Anak temanya selalu sama, yakni melawan kejahatan seksual. Sehingga bila ada pihak yang mengaku membela korban kejahatan seksual tetapi tidak mendukung RUU, mereka adalah munafik.
"Saya sangat sedih, karena para penolak tidak baca RUU tapi terkena hasutan. Saya berharap RUU yang berbasis kebutuhan dan data ini menjadi nyata,sebab tanpa RUU ini kejahatan seksual akan terus berulang," ujar Eva.
