Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Edhy Prabowo, baru-baru ini.
Agenda Raker membahas Progress Report mengenai Program Strategis Kementerian dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19.
Baca: Whisnu Sakti, Politisi Yang Mampu Memposisikan Diri
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti realisasi anggaran KKP yang belum mencapai 50 persen.
Meskipun, Ansy mengakui KKP menduduki peringkat pertama untuk realisasi anggaran Kementerian/Lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi (Urutan ke-38 untuk semua Kementerian/Lembaga).
"Saya menyorot serapan di dua Ditjen yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yakni Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap," ujar Ansy.
Jika dicermati, Ansy memaparkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya 28,95 persen dan outstanding kontraknya baru sebesar 32,55%. Sementara itu, Ditjen Perikanan Tangkap 37,06%, dengan outstanding kontrak sebesar 38,67%.
Realisasi anggaran untuk dua Ditjen ini termasuk tiga besar yang terkecil untuk realisasi anggaran di KKP. Padahal, lanjut Ansy, keduanya sangat penting untuk membantu nelayan budidaya dan nelayan tangkap terdampak Covid-19.
"Kepada Menteri KKP dan jajaran, saya mempertanyakan kendala dan penyebab mengapa serapan di dua Ditjen ini masih rendah? Saya juga menanyakan upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan penyerapan," ujar Ansy.
Baca: Rizka Ayu Yadi Putri Bangkitkan Ekonomi Rakyat Saat Pandemi
Ansy mendesak KKP segera melakukan sinkronisasi, validasi dan akurasi data untuk memastikan nelayan miskin terdampak Covid-19 mendapatkan BLT.
Ansy menegaskan BLT untuk para nelayan terdampak Covid-19 tidak boleh berbelit-belit prosedurnya.
"Saya juga menagih janji Menteri KKP untuk memberikan materi kajian akademis soal benur lobster yang saya pertanyakan dalam Raker terdahulu bersama KKP," ujar Ansy.
Kemudian, Ansy juga menyoroti poin terakhir terkait serapan dan realisasi anggaran pengembangan garam yang masih sangat rendah.
"Khusus konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), saya meminta penjelasan komperhensif KKP soal arah pengembangan potensi besar garam di tiga Kabupaten NTT yakni, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Kupang (Bipolo)," ujar Ansy yang berasal dari Dapil NTT II.
